YARA Minta Bupati Abdya Copot Kabid Pencatatan Sipil

YARA Minta Bupati Abdya Copot Kabid Pencatatan Sipil
Kepala Bidang Hukum dan HAM YARA Abdya, Khairul Azmi.

BLANGPIDIE, metropolis.id Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Abdya meminta bupati setempat mencopot Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdya. YARA menilai kabid tersebut tidak paham dengan regulasi yang ada.

"Kita menilai sang Kabid tidak paham tentang regulasi yang ada," kata Kepala Bidang Hukum dan HAM YARA Abdya, Khairul Azmi melalui rilis yang diterima metropolis.id, Jumat (22/1/2021).

YARA meminta hal ini atas laporan masyarakat bahwa adik sepupu pelapor tidak memberikan pelayanan yang baik saat mengurus akta kematian suaminya. Alasannya, surat pindah dari Kota Banda Aceh lebih tua dari surat keterangan meninggal yang ada.

Lanjutnya, sementara jika merujuk pada Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan di Pasal 102 huruf (b) bahwa semua kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa.

"Hal ini juga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Artinya, masyarakat dapat melaporkan dimana tempat domisili dia tinggal sekarang tanpa melihat kapan dia pindahnya," sebutnya.

Sebab itu, YARA menilai kabid tersebut terlalu mempersulit pengurusan dokumen akta kematian yang diperlukan oleh masyarakat.

Hal serupa juga dialami Sri Wahyuni, warga Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh yang ingin membuat akta kematian suaminya. Kelengkapan bahan untuk mengurus akta kematian semua sudah lengkap tetapi ditolak dan dikembalikan kepada masyarakat.

"Alasan Kabid, harus merubah surat keterangan kematian di atas tanggal terbitnya surat pindah dan kartu keluarga. Sementara jika merujuk dari peraturan perundang- undangan dinas kependudukan, wajib mencatat setiap peristiwa penting yang dilaporkan oleh masyarakat," terangnya.

Azmi mengatakan, dalam hal ini jika pejabat tersebut meminta untuk merubah tanggal kematian sangat disayangkan dan menyalahi regulasi yang ada. Sama saja dengan pemalsuan data atau peristiwa penting yang ada.

"Untuk itu, YARA meminta Bupati Abdya segera mengevaluasi kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di instansi tersebut. Sebab, dengan ketidakpahaman akan regulasi yang ada akan merugikan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan," tutupnya.

Rubrik:ABDYA