Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Aceh Singkil

Tim Gakkum KLHK Tinjau Lahan PT. LTPĀ  yang Diduga Masuk Kawasan Hutan Produksi

Tim Gakkum KLHK Tinjau Lahan PT. LTP  yang Diduga Masuk Kawasan Hutan Produksi
Tim Penegak Hukum (Gakkum) Seksi I Wilayah Sumatera, meninjau lokasi perkebunan PT Lestari Tunggal Pratama (LTP) yang berlokasi di Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, Rabu (14/10/2020).

SINGKIL, METROPOLIS.ID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui tim Penegak Hukum (Gakkum) Seksi I Wilayah Sumatera, meninjau lokasi perkebunan PT Lestari Tunggal Pratama (LTP) yang berlokasi di Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, Rabu (14/10/2020).

Tinjauan itu menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan kegiatan budidaya perkebunan oleh PT LTP yang masuk dalam kawasan hutan produksi (HP).

“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk kepada kami, bahwa PT Lestari Tunggal Pratama melakukan usaha budidaya perkebunan dengan melawan hukum di kawasan hutan produksi,” kata salah satu pejabat pengawas Gakkum KLHK yang hadir di lokasi kepada Metropolis.id.

Sejauh ini, kata dia, tim Gakkum belum dapat memaparkan jumlah lahan milik PT LTP yang diduga masuk dalam kawasan hutan produksi.

“Sedang kami tindak lanjuti dan akan kami buat laporan untuk menjadi acuan dan proses hukum selanjutnya,” kata pejabat pengawas tersebut.

Di lahan yang telah digarap PT. Lestari Tunggal Pratama tersebut, tim Gakkum KLHK mendapati pokok sawit yang sudah ditanam dan sepertinya sudah pernah dimanfaatkan.

Saat disinggung apakah dalam pengunaan kawasan hutan produksi oleh perusahaan ini pernah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sesuai Permen LHK Nomor: 27 Tahun 2018, pejabat pengawas tersebut mengatakan belum mengetahuinya.

"Saya kurang mengetahui dan terkait itu akan saya cari datanya apakah mereka ada mengajukan atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Aceh Singkil melalui Kabid Penataan, Tengku Zulfikar Ali, yang mendampingi tim dari Kementerian mengaku tidak mengetahui jika perusahaan tersebut telah mengelola hutan produksi.

“Dari hasil pemeriksaan ini kita akan ikut menindaklanjutinya juga supaya permasalahan ini dapat diatasi,” katanya.

Pihak Management PT Lestari Tunggal Pratama, Rony Gunawan ketika dikonfirmasi terkait kunjungan tim Gakkum KLHK ini mengatakan,, lahan yang disebut masuk dalam hutan produksi itu sudah tidak dikelola lagi oleh perusahaan setidaknya sejak 2017 hingga sekarang.

“Sekarang sudah kita buatkan parit gajah sebagai pembatas. Untuk di bawah tahun 2017 saya tidak mengetahui, karena saya juga baru 2017 masuk dalam management perusahaan ini,” kata Rony.

Disinggung mengenai jumlah Hak Guna Usaha  (HGU) yang dipinjamkan negara kepada perusahaan, Rony mengatakan jika luas HGU sebanyak 1.861 hektar.

“Lahan ini kami dapati dari permohonan Hak Guna Usaha yang kami ajukan kepada pemerintah,” ujarnya.

Rubrik:Aceh Singkil
Hut pijay