Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Pangwa Kembalikan Uang ke Kejari Pijay

Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Pangwa Kembalikan Uang ke Kejari Pijay
Jaksa pada Kejari Pijay memperlihatkan uang yang dikembalikan oleh salah satu tersangka pada kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangwa, kecamatan Trieng Gadeng.

metropolis.id MAH, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangwa di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya (Pijay), mengembalikan sejumlah uang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pidie Jaya.

Tersangka MAH merupakan direktur perusahaan PT. Zarnita Abadi, selaku pelaksana pembangunan Jembatan Pangwa.

Pengembalian dilakukan oleh penasehat hukum Zulfan, SH atas nama tersangka MAH, dan diterima langsung oleh tim JPU Kejari Pijay, Senin, (7/6/2021).

Baca: Empat Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Pangwa Diserahkan ke JPU

Uang yang dikembalikan sebesar Rp. 150 juta. Duit tersebut diserahkan sebagai pengembalian kerugian negara dalam kasus tersebut yang mencapai Rp. 417.272.741. 

Kejari Pijay, Mukhzan mengatakan, uang titipan tersebut merupakan sebagai uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Pangwa melalui APBA Tahun 2018. 

Selanjutnya, kata Muhzan, uang titipan tersebut disita oleh Kejari Pijay sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara atau daerah dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Pangwa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 417.272.741.

“Kami langsung melakukan penyitaan uang ini sebagai upaya memulihkan keuangan negara dalam perkara tersebut,” jelasnya.

Perkara tindak pidana korupsi tersebut terkait Pembangunan Jembatan Pangwa Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2018, yang dikerjakan oleh PT. Zarnita Abadi dengan nilai kontrak awal sebesar Rp. 10.965.440.000, dan terjadi perubahan nilai kontrak baru (Addendum) Rp 11.217.385.000. Total nilai Addendum sebesar Rp 251.945.000.

Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume sebagai mana terdapat di dalam surat perjanjian kerja (kontrak), 

“Akibat perbuatannya, terdakwa diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutup Muhzan.

Rubrik:Pidie Jaya
Hut pijay