Breaking News

Syeh-Syoh Kursi Wagub

Syeh-Syoh Kursi Wagub
ILUSTRASI NET

Penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif hanya menunggu ingkrahnya putusan hukum terhadap Irwandi Yusuf. Desas-desus mengenai Calon Wagub pun mulai santer dibicarakan orang. Siapa pengisi kursi Wagub setelah sekian lama ditinggalkan Nova?

Irwandi Yusuf telah diputuskan bersalah atas kasus korupsi yang menimpanya. Posisinya sebagai Gubernur Aceh Nonaktif juga sudah diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi pada 26 Juli 2019 lalu.

Namun, putusan hukum untuk Irwandi Yusuf hingga kini belum ingkrah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu karena Irwandi Yusuf masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, setelah seblumnya kalah banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, yang justru memvonis Irwandi 8 tahun penjara dan mencabut hak politiknya selama 5 tahun.

Putusan itu lebih berat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sebelumnya yang menghukum Irwandi dengan hukuman 7 tahun penjara, dan mencabut hak politiknya selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara.

Meski belum adanya kekuatan hukum tetap, desas-desus pengusulan calon wakil gubernur penganti sudah mulai terdengar. Beberapa nama dikabarkan telah dibicarakan banyak kalangan. Namun, partai-partai politik pengusung Irwandi-Nova membantah hal itu. Mereka menyatakan belum melakukan pembahasan resmi terkait siapa nama yang akan diusung nantinya untuk mendampingi Nova Iriansyah, yang kini menjabat Plt Gubernur Aceh, jika nantinya ditetapkan sebagai gubernur definitif. Partai-partai politik pengusung Irwandi-Nova yang memiliki hak untuk mengusung Wagub pengganti yaitu PNA, Partai Demokrat, PDA, PKB, dan PDI-P.

TANGGAPAN PNA

Ketua Badan Pengawalan Suara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Muhamamd MTA memastikan sejauh ini belum ada pembahasan di internal PNA terkait proses pengusungan Wagub pengganti.

“Kami masih menunggu ikrahnya putusan hukum Irwandi,” sebut MTA ketika dihubungi Media Metropolis, Sabtu (21/9/2019).

Ketika ditanyai soal pengusul calon Wagub pengganti apakah PNA akan mengusung kader sendiri atau membuka pintu untuk partai lain, MTA mengatakan semua kemungkinan bisa terjadi. “Tapi memang untuk saat ini belum ada pembahasan mengegnai masalah tersebut,” tulisnya melalui pesan singkat Whatshaap.

PKB BELUM MEMBAHAS

Begitu juga pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Irmawan. Pihaknya, kata dia, sama sekali belum membahas persoalan tersebut. “Kami duduk dulu dengan partai-partai pengusung yang lain. Setelah nanti ada kesepakatan dengan partai pengusung lain, baru nantinya kami bahas di internal PKB,” ujarnya.

Irmawan mengakui, partai-partai pengusung Irwandi-Nova telah beberapa kali melakukan pertemuan. Namun, dia menegaskan, pertemuan dengan partai koalisi atau pengusung Irwandi-Nova tersebut tidak membahas masalah Wagub pengganti.

Menyangkut kemungkinan adanya partai politik di luar partai pengusung menitipkan kader atau nama untuk diusulkan sebagai Wagub pengganti, Irwawan menilai hal itu tidak menjadi persoalan. “Bagi saya tidak masaalah, yang penting ada kesepakatan seluruh partai pengusung. Dan kemudian bisa diterima sama Plt Gubernur (Nova Iriansyah),” jelasnya.

Ditanyai siapa figur di Aceh yang layak untuk diusulkan sebagai Wagub pengganti, Irwaman menilai banyak tokoh Aceh memang layak untuk diusulkan mendampingi Nova nantinya. “Tetapi saya kira, kita belum membicarakan soal figur saat ini. Kami duduk dulu dengan partai pengusung, kalau sudah ada kesepakatan, baru nanti kita bahas figur yang kita usung,” ungkapnya.

Menurut Irmawan, pertemuan dengan partai pengusung Irwandi-Nova lainnya kemungkinan akan dilakukan setelah pelantikan anggota legislatif yang baru di Parlemen Aceh. “Setelah pelantikan anggota DPR-RI dan DPRA, tentunya kita akan duduk dan membahasanya,” kata Irmawan.

RESPON PDA

Sementara itu, Partai Daerah Aceh selaku partai pengusung Irwandi-Nova lainnya juga mengatakan hal yang sama. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDA, Teungku Razuan mengatakan PDA belum melakukan pembicaraan khusus mengenai Wagub pengganti.

“Belum ada pembicaraan khusus, lebih kepada etika dengan gubernur nonaktif yang belum ingkrah putusan hukum terhadapnya. Dalam internal partai belum membahas apapun soal itu. Sementara komunikasi dengan partai pengusung lainnya, PDA masih baik. Tapi ya sama juga, belum ada pembahasan masasalah itu,” ungkapnya.

Saat pengugulan Wagub pengganti tiba, apakah PDA memiliki kemungkinan mengusul kader sendiri atau menerima titipan kader di laur partai pengusung? “Semua partai politik pasti akan mendahulukan kadernya sendiri,” jawab Razuan.

“Itu bisa saya pastikan seperti itu, namun itu tahapan awal, pasti ada dinamika lainnya setalah itu. Jadi, tidak ada satu partai politik pun yang tidak menginginkan kader mereka yang diusung, pasti menginginkan kadernya. Namun dalam mengusulkan calon, tentu harus melihat kondisinya juga nanti bagiamana,” sambung Razuan.

Dari lima partai politik pengusung Irwandi-Nova, lanjut Razuan, semua partai memiliki hak yang sama untuk mengusulkan Cagub pengganti. “Dan tidak akan melahirkan sebuah kesepakatan calon tanpa ada persetujuan satu dari lima partai pengusung (jika satu partai menolak, tidak bisa diusulkan nama Wagub pengganti),” jelasnya.

Terkait sosok di PDA yang memungkinkan untuk diusung nantinya, Razuan hanya menanggapinya secara diplomatis. Dia memastikan setiap partai politik memiliki kader yang layak untuk diusulkan sebagai Wagub pengganti.

“Namun dari yang layak pasti akan ada yang lebih layak. Tapi jika menggunakan sistem paksaan, maka pengusulan (Wagub pengganti) tidak akan pernah terjadi. Di mana satu saja partai politik tidak setuju, maka pengusungan tidak bisa dilakukan. Jadi musyawarah adalah alternatif paling tepat dalam mengusung Wagub pengganti,” imbuhnya.

Razuan juga mengaku pihaknya tidak bisa memberi saran atau mengimbau terkait persoalan itu, karena masing-masing partai pengusung memiliki hak yang sama. “Namun dalam hal politik ini, yang paling dibutuhkan adalah komunikasi. Bagaimana ke depan? Maka itu kita komunikasikan nantinya.  Komunikasi antar parpol ini pasti akan terjadi dengan sendirinya, yang akhirnya mencapai sebuah kesepakatan,” kata Razuan.

“Namun dinamikanya, yang namanya politik pasti adanya tarik ulur dan lainnya yang menjadi pertimbangan,” tambahnya.

Terkait kemungkinan adanya partai di luar pengusung yang ingin menitip kader, Razuan menilai partai politik tidak harus mengusung kader, tetapi partai politik pasti ingin mengusung kader. “Untuk partai politik lain, kami tidak punya kapasitas untuk menilainya. Tapi bagi PDA, tetap mengutamakan kader sendiri. Namun untuk lanjutannya, kita lihat bagiamana dinamika yang berkembang,” ungkapnya.

PDI-P SIAPKAN KADER

Berbeda halnya dengan PDI-P. Meski belum juga membahas secara resmi soal nama Wagub pengganti, namun persoalan itu sudah menjadi perhatian serius di internal partai besutan Megawati Soekarnoputri ini. Bahkan, Ketua DPD PDI-P Aceh Muslahuddin Daud mulai membeberkan perkembangan desas-desus pengusulan Wagub pengganti.

“PDI-P belum (melakukan pembahasan), karena kepengurusan baru ini baru berjalan 2 bulan, kami masih fokus memperbaiki internal partai. Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa rapat internal PDI-P Aceh, hal tersebut muncul. Terutama rapat di pengurus provinsi, yang sedikit banyaknya ikut menyinggung persoalan ini,” ungkap Muslahuddin.

“Tapi kami tetap tidak ingin mendahului hukum. Kalau belum ada putusan hukum yang ingkrah, ngapain kita sibuk-sibuk bicara soal itu,” tambahnya.

Sikap PDI-P Aceh, sebut Muslahuddin, bila saat pengusulan tiba nanti tentunya akan memprioritaskan kader sendiri. “Kalau kami memiliki figur sendiri, ngapain mencalonkan dari luar. Kami akan mengusung kader PDI-P. Masalah tidak menang (ditolak atau diterima), itu kita lihat nanti,” ujarnya.

Meski demikian, Muslahuddin menambahkan, ada beberapa partai politik pengusung melakukan beberapa kali pertemuan dengan PDI-P Aceh. “Ya misalnya dengan PDA, saya sudah duduk dengan Abi Muhib, beliau juga berkeinginan naik. Karena kami partai pengusng Irwandi-Nova, kami ikut dimintai pendapat. Apa pendapat PDI-P dan siapa yang kita usung dan segala macam lah,” paparnya.

“Kalau menurut saya, jangan ini kalilah (ambisius). Saya merasa nggak enak juga kalau kita diskusikan, seolah-olah kita mendoakan orang. UU KPK sudah direvisi, tidak tahu kita celah hukum apa yang memungkinkan Irwandi dilepaskan. Jadi, kami tidak terlalu ambisius membicarakan hal ini,” tambah Muslahuddin.

Di sisi lain, Muslahuddin juga mempersilakan partai politik pengusung lainnya yang ingin mengusulkan nama-nama Wagub pengganti. “Kalau di kalangan teman-teman, kalau ada kesempatan, ya calonkan saja. Ya kita lihat nanti komunikasi politiknya seperti apa. Bahkan ada beberapa kader Partai Aceh yang berkeinginan diusung dari partai kami. Saya bilang, kita lihat saja dinamika politiknya seperti apa, lagi-lagi kami tidak ingin mendahukui hukum,” ujar Muslahuddin.

“Biarkan saja proses ini berjalan, toh begitu ada keputusan (hukum tetap untuk Irwandi) juga nantinya tidak serta merta (bisa diganti). Contohnya seperti halnya DKI Jakarta, yang tidak memiliki persoalan apapun, namun hingga saat ini belum ada Wagub pengganti. Apalagi Aceh, yang kita wait and see dululah,” tambahnya.

Menurutnya, seluruh partai politik pengusung Irwandi-Nova memiliki hak masing-masing untuk mengusulkan Wagub pengganti. Namun, kata dia, hanya dua nama yang akan dikirim ke DPRA untuk dipilih nantinya. “Usul boleh saja beberapa nama, tapi nanti akan tinggal dua nama. Di situ nanti baru ada diskusi lagi,” ujar Muslahuddin.

Soal pembicaraan dengan partai politik lain, Muslahuddin mengatakan PDI-P hingga kini belum memcirakan secara resmi terkait Wagub pengganti. “Belum ada. Tapi saya tidak tahu ada komunikasi dengan ketua lama. Kalau saya belum,” tegasnya.

Sementara itu jika melihat kondisi politik saat ini, Muslahuddin menjelaskan, PNA sudah bergabung dengan Koalisi Aceh Bermartabat, di mana hal itu membuat partai pengusung Irwandi-Nova tidak solid, karena tidak lagi dalam gerbong partai pengusasa. “Maknanya akan jauh, dari posisi itu. Kalau utuh, bisa saja sudah ada beberapa kali pertemuan,” ungkapnya.

Soal tokoh-tokoh di Aceh yang layak dicalonkan, Muslahuddin menilai, banyak nama yang bisa diusulkan, namun hal itu tergantung komunikasi politik. “Kami tidak berhak mengatakan layak atau tidak layak. Tapi yang sudah membangun komunikasi dengan kami baru Abi Muhib, itu yang baru ada. Kemudian, dari PKB belum saya dengar. Kalau dengar-dengar di warung kopi ada beberapa. Kalau kita sebut nama, seperti kak Darwati mungkin, Abi Muhib, Tiyong, Muksalmina, Zaini Yusuf, itu yang berkembang,” papar Muslahuddin.

“Sedangkan kalau di kalangan PDI-P itu saya, tapi kita tahu diri, yang diusungkan kecil, PDIP waktu mengusung hanya pakai suara, bukan pakai kursi. Tapi pengaruh PDI-P itu besar dalam pemilihan kemarin. Jadi lagi-lagi, kami bicara sesuai proporsional aja. Jika memungkinkan kami mengusung, ya kita usung. Namun dalam komunikasi politik ternyata mengerucut, ya kita ikut saja. Yang jelas, saya tidak terlalu ambisi soal ini. Saya tidak melihat yang menarik dan menantang bagi saya. Untuk berada dalam kotestasi itu, ya kita ikut saja,” ujarnya.

Sementara itu soal kemungkinan adanya kandidat di luar partai pengsung, Muslahuddin mengatakan hal itu bisa saja terjadi. “Namun, otomatis orang yang bergabung harus punya KTA (kartu tanda anggota) partai pengusung. Kalau tidak ada KTA tidak bisa, di PDIP seperti itu. Bisa diusung tapi harus menjadi kader partai kami,” ungkapnya.

“Saya tidak tahu juga nanti kalau calon Wagub tidak perlu pakai kartu anggota. Tapi, setahu saya harus ada kartu anggota (partai pengusung). Yang berkembang kan misalnya Sarjani, Abu Razak, Tgk Sulaiman atau kader-kader PA lainnya katakanlah, boleh-boleh saja, bisa saja diusung PDA atau PNA. Namun yang saya tahu itu ada aturan, kan tidak mungkin masih kartu PA, tetapi diusung PNA misalnya,” jelas Muslahuddin.

Seandainya partai pengusung Irwandi-Nova ternyata mengusulkan nama calon wagub pengganti di luar kader sendiri yang akan membuat ‘marwah’ partai pengusung hilang, Muslahuddin mengatakan hal bisa saja itu terjadi. “Tapi pue hana awak droe? Kepue talake awak gob (Tapi apa kami tidak ada kader sendiri? Untuk apa kita mengusulkan orang lain). Saya secara pribadi tidak ada urusan sebenarnya, silahkan saja,” kata Muslahuddin.

Menurut dia, jika pun PA yang memiliki banyak kursi di DPRA abstain dalam penentuan Wagub pengganti, hal itu tetap sah. “Misalnya tinggal 18 dewan yang memilih, maka itu jadi juga (pemilihan Wagub pengganti tetap bisa dilakukan. Meraka (Koalisi Aceh Bermartabat) banyak kursi itu iya, tetapi tetap saja tidak bisa menggagalkan ini,” terang Muslahuddin.

Ditegaskannya, kursi Wagub pengganti itu bukan perebutan, tapi bagaimana menempatkan orang yang layak, memiliki kapasitas dan integritas untuk mendampingi Nova. “Saya tidak masalah dipimpin oleh siapapun, tapi yang jelas integritas dan kapasitannya, bukan orang yang hanya pintar ngomong,” tambahnya.

Dalam proses mempersiapan nama-nama calon Wagub pengganti, Muslahuddin menyarankan kepada partai politik pengusung Irwandi-Nova lainnya untuk memperketat kriteria calon. “Masing-masing partai punya cara untuk membuat key performance indicator (KPI)-nya. KPI seorang kandidat itu harus ada setiap partai. Kriteria yang layak itu harus ada,” imbuhnya.

Sementara itu, secara tersirat banyak kader partai pengusung Irwandi-Nova memperkirakan posisi Wagub Aceh kemungkinan besar akan ditempati Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong. Itu pun jika Kongres Luar Biasa (KLB) PNA yang mendaulatnya sebagai ketua umum partai lokal tersebut memiliki legalitas hukum yang sah.

Selain sebagai Ketua Umum PNA (versi KLB), Tiyong juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan orang-orang yang berada di Koalisi Aceh Bermartabat. Karena itu, peluang Tiyong untuk mendampingi Nova terbuka lebar. Benarkah? Tunggu saja saatnya nanti, karena berbagai kemungkinan masih terus mengiringi perjalanan politik Aceh pasca penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK.

Rubrik: