Sengketa Tapal Batas, Dewan Minta Pemkab Aceh Tamiang Tindaklanjuti Klaim dari PN Stabat

Sengketa Tapal Batas, Dewan Minta Pemkab Aceh Tamiang Tindaklanjuti Klaim dari PN Stabat

KUALA SIMPANG, METROPOLIS.ID Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Suprianto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar segera membentuk tim untuk menindaklanjuti klaim tapal batas dari Pengadilan Negeri (PN) Stabat.

Hal itu dikatakan Suprianto setelah mengetahui dan usai dirinya turun langsung bersama tim forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang ke lokasi objek eksekusi Pengadilan Negeri Stabat di wilayah Kecamatan Tenggulun, pada Selasa, 6 April 2021 kemarin. 

Menurutnya, eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Stabat atas gugatan lahan yang berada di wilayah Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan oleh Bukhary, pada 10 Maret 2021 silam, diduga telah memasuki wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. 

"Setelah dilakukan survey dan tracking yang diambil pada titik di atas lahan tersebut kemarin, terungkap jika kawasan itu berada di Dusun Adilmakmur II, Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang," kata ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto kepada metropolis.id, Rabu, (7/4/2021). 

Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak Pemkab Aceh Tamiang serius dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Selain itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga harus segera membuat dan menetapkan tapal batas di beberapa titik yang menjadi batas antara dua wilayah, Aceh dan Sumatera Utara.  

Terpisah, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh Tamiang, Amiruddin ketika ditemui metropolis.id mengatakan, kemarin pihaknya bersama tim Forkopimda telah terjun langsung ke lokasi dan telah mengambil sampel pada tiga titik koordinat.

"Dan setelah dilakukan pengambilan sampel, ternyata diketahui seluruh titik yang kita ambil merupakan wilayah administratif Aceh Tamiang,” kata Amiruddin, Rabu, (7/4/2021).

Pengambilan survey dan tracking titik pertama, kata Amiruddin, dilakukan tepat di bawah plang pertama putusan PN Stabat yang dipasang Bukhary dengan menggunakan GPS. 

"Dan kawasan tersebut berada pada titik koordinat 3°57’48.1ʺ N,98°00’44.0ʺ E," katanya. 

Selanjutnya, pengambilan sampel berikutnya diambil di lokasi pemasangan plang kedua yang menunjukan titik koordinat 3°57’34.7ʺ N,98°00’40.7ʺ E. 

Sedangkan untuk sampel ketiga, Amiruddin mengatakan, diambil di atas reruntuhan bangunan pondok petani. Dan pada titik ketiga ini menunjukan koordinat 3°57’24.3ʺ N,98°00’41.2ʺ E. 

"Jika kita lihat dan bila merujuk pada Permendagri 28/2020, posisi Sumatera Utara dari titik sampel ketiga masih berjarak sekira 569,79 meter," katanya. 

Untuk itu, Amiruddin mengaku, dirinya telah membuat catatan secara tertulis dan melaporkan hal tersebut ke Bupati Aceh Tamiang untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Aceh. Sebab menurutnya, hal ini harus segera dituntaskan karena menyangkut tapal batas antar-dua provinsi. 

"Kemarin kami juga sempat melakukan dialog singkat dengan masyarakat di sana, dan meminta masyarakat dapat menahan diri, karena saat ini pemerintah sedang berupaya dan berjuang menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Rubrik:Aceh Tamiang
demokrat