Tantang Wakil Ketua Komisi V

Sekda Pidie Tolak Disebut Tak Ada Koordinasi Soal Refocusing Anggaran

Sekda Pidie Tolak Disebut Tak Ada Koordinasi Soal Refocusing Anggaran
Tim anggaran terdiri dari Ketua Bappeda Pidie, Muhammad Ridha; Sekdakab Pidie Idhami.S.Sos; Kepala BPKKD, Mustafa dan Asisten Kesra Bukhari.AP saat menghadiri rapat dengar pendapat, di Gedung DPRK Pidie, Kamis (18/6/2020).

SIGLI, METROPOLIS.id Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pidie, Idhami, S.Sos, mengaku tidak terima dengan tudingan tim Banggar DPRK yang menyebut tidak adanya koordinasi soal recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat terkait refocusing anggaran di Gedung DPRK setempat, Kamis (18/6/2020).

Kata Idhami, sorotan Ketua Komisi V DPRK Pidie, Tgk Abdullah Ali, terkait refocusing anggaran di dinas pendidikan.

Sebab kata Idhami, memang dirinya yang meminta Kadis Pendidikan agar dananya dipotong untuk penanganan Covid-19.

"Saya tidak terima dalam penyampaian ini," tegasnya.

Idhami menantang pun Wakil Ketua Komisi V untuk menghadirkan kepala dinas pendidikan di hadapan rapat agar dirinya sendiri yang menjelaskan persoalan refocusing tersebut.

“Jadi jangan ngomong seenaknya saja jika tidak tahu persoalannya,” katanya.

 Baca: Banggar DPRK Pidie Berang, Refocusing Anggaran Tanpa Koordinasi

Idhami sempat berang dalam rapat tersebut setelah Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, mempersilahkan dirinya untuk menanggapi pendapat dari sejumlah anggota Banggar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRK Pidie, Tgk Abdullah Ali, secara terpisah kepada metropolis.id mengatakan, apa yang disampaikannya saat rapat dengar pendapat merupakan keluhan Kadis Pendidikan ke Komisi V.

"Setelah kita panggil mereka, dan dinas pendidikan mengadu kepada kita apa yang dilakukan TAPD," katanya.

Menurutnya, Ketua TAPD terlalu emosi dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh pihaknya.

“Padahal apa yang disampaikan seperti pemangkasanan Dana Alokasi Umum (DAU) hampir Rp4 miliar dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) juga hampir Rp4 miliar. Jadi ada kegiatan semacam pelatihan yang sudah dilakukan dan wajib dibayar dan dana itu pula dipangkas. Ini siapa yang bayar kegiatan itu, kan pihak dinas menjadi beban," tegas Tgk Abdullah Ali. (MIR)

Rubrik:PIDIE