Lebaran SBA

Ribut Berebut Kursi Ketua Karang Taruna

Ribut Berebut Kursi Ketua Karang Taruna
Logo Karang Taruna (Foto: IST)

metropolis.id Kepengurusan Karang Taruna Aceh Tamiang di bawah pimpinan Joko Sudirman, kini tengah dirundung masalah. Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh, Ismed Tanjung, menyebut pengurus masa bakti tahun 2020-2025 yang baru saja dilantik itu ilegal dan tidak sah.

Kendati dianggap Ilegal dan tidak sah secara aturan organisasi, Karang Taruna Aceh Tamiang yang diketuai Joko Sudirman, tetap dikukuhkan dan mendapatkan restu dari pemerintah dan dinas sosial setempat.

Pengukuhan dilaksanakan Sabtu kemarin (28/11/20) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang.

Pelantikan pengurus Karang Taruna Aceh Tamiang., Sabtu (28/11/2020) (Foto: IST)

Padahal, satu hari sebelum pelantikan ketua dan pengurus Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang, Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh, Ismed Tanjung, menolak penetapan dan pelantikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang, karena dinilai ilegal.

Menurut Ismed, kursi Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang seharusnya dijabat oleh Muhammad Abdi.

"Bukan Joko Sudirman," kata Ismed kepada Metropolis.id, Jumat sore (27/11/20).

Berdasarkan hasil temu karya yang telah diselenggarakan pihaknya di Kabupaten Aceh Tamiang pada Maret 2020 lalu, kata dia, Joko gagal maju sebagai calon karena hanya mendapatkan dukungan 4 pengurus kecamatan.

“Dan menetapkan Abdi untuk calon sah, karena mendapatkan dukungan 6 pengurus kecamatan. Dan berita hasil temu karya itu juga sudah disahkan oleh ketua dan anggota stering comite pada saat itu," katanya.

Selain itu, Joko juga pada saat itu mendapatkan dukungan ganda dari salah satu pengurus kecamatan, yakni Kota Kualasimpang.

"Secara aturan, itu saja sudah membuatnya gugur secara otomatis," katanya.

Sebelumnya, pengurus Karang Taruna Kecamatan Kota Kualasimpang, Fahrizal kepada Metropolis.id megatakan, bahwa pengurus Kecamatan Kualasimpang sudah menarik dukungan terhadap Joko Sudirman, dan memberikan dukungan kepada Muhammad Abdi.

"Tepatnya empat hari sebelum ditutup batas waktu pemberian dukungan untuk calon ketua," kata Fahrizal, Jumat sore (27/11/20).

Pencabutan dukungan itu, kata dia, disampaikan langsung ke Joko, dan Joko menerima keputusan yang diambil oleh ketua pengurus Kecamatan Kualasimpanga itu.

Surat pencabutan dukungan (Foto: IST)

"Meskipun awal Joko berat menerima keputusan itu. Dan secara tertulis juga sudah saya buat," katanya.

Namun, lanjutnya, belakang diketahui ketika temu karya dilaksanakan, dukungan pengurus Kecamatan Kota Kualasimpang masih diklaim oleh pihak Joko. Sementara, Fahrizal sebelumnya jelas-jelas sudah menarik dukungannya untuk Joko.

Sebagaimana diketahui, semua aturan itu telah tertuang dalam tatib temu karya tahun 2020 pada Bab II Nomor 2 poin (d) Tentang Kriteria Calon Ketua, yang menyebutkan untuk maju menjadi calon ketua Karang Taruna harus didukung oleh sedikitnya 30% dari delegasi yang hadir dalam TK-KT-ATAM 2020. Selain itu, harus mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Karang Taruna Kecamatan; (atau menyampaikan dukungan paling sedikit 4 Kecamatan) Rekomendasi dari kecamatan tidak boleh lebih dari satu kandidat, apabila lebih dari 1 maka dianggap tidak sah.

Berdasarkan tatib itu, jelas terlihat Joko tidak dapat maju sebagai calon ketua, sebab ia tidak mencukupi syarat ketentuan.

Untuk itu, kata Ismed, Karang Taruna Aceh selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi atas nama Muhammad Abdi sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang untuk diserahkan ke Bupati dan Dinas Sosial setempat.

"Tepatnya pada 12 Juni 2020 lalu," katanya.

Ismed mengungkapkan, rekomendasi yang diberikan pihaknya itu berdasarkan hasil temu karya pertama dan tahapan yang telah dilewati sesuai aturan dan AD/ART organisasi.

Meskipun, kata dia, pada temu karya itu sempat terjadi selisih faham, dan akhirnya, pihak Karang Taruna provinsi mengambil alih dan menskor sampai saat ini, dan belum ada dilakukan lagi temu karya selanjutnya.

Namun, belakangan diketahui jika rekomendasi atas nama Abdi yang diberikan pihaknya itu tidak diterima oleh bupati dan kepala dinas sosial setempat. Dan Ismed sendiri mengaku tidak mengetahui persis apa penyebabnya.

"Terkait ada kepentingan ataupun interpensi dalam hal ini, saya juga tidak tahu. Yang pastinya, ketua sah berdasarkan aturan yang telah dilewati Abdi, bukan Joko," tegasnya.

Berselang beberapa waktu setelah itu, belakangan diketahui pihak Joko melaksanakan temu karya ulang tanpa melakukan koordinasi dengan provinsi. Dan hasilnya Joko ditetapkan sebagai ketua Karang Taruna Aceh Tamiang, yang SK-nya di keluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang.

Padahal, lanjut Ismed, dalam AD/ART telah diatur, dan pihaknya juga telah mengirim karateker, karena karateker itu semua telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Bupati. Namun, pihak Joko tidak mengindahkan aturan itu.

"Tanpa koordinasi dan sepengetahuan karateker, mereka melaksanakan temu karya," katanya.

Sedangkan, kata Ismed, untuk melaksanakan temu karya harus mengikuti aturan, dan aturan itu tertulis jelas dalam ad/art pada pasal 39. "Harus keterwakilan pengurus provinsi satu tingkat dibawahnya dan satu tingkat diatasnya," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam AD/ART Karang Taruna pada pasal 39 Tentang temu karya menyebutkan, temu karya Karang Taruna (TKKT) terdiri dari TKKT Provinsi, TKKT Kabupaten/Kota, dan TKKT Kecamatan masing-masing merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kepengurusan Karang Taruna di tingkatannya.

Selain itu, temu karya Karang Taruna juga harus dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat diatasnya, dan pengurus satu tingkat di bawahnya masing-masing sebagai Peserta Penuh, pengurus dua tingkat di bawahnya dan MPKT masing-masing sebagai peserta peninjau.

Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh, Ismed Tanjung

Terkait dengan SK dan Kepengurusan, dalam AD/ART Karang Taruna BAB VI Pasal 14 tentang Keorganisasian, Kepengurusan Dan Pengukuhan disebutkan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut (PKTK/Kab), yang diangkat dan ditetapkan dalam TKKT Kabupaten/Kota, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi serta dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.

Jadi, kata dia, pihak Joko sendiri dalam hal ini tidak mengindahkan regulasi itu. Dan secara administrasi menurut Ismed, temu karya yang dilaksanakan oleh joko itu ilegal.

"Berlomba-lomba menjadi ketua, ya silahkan, tapi saya tetap mengacu kepada aturan," katanya.

Ismed mengaku, selang beberapa waktu usai pelaksana temu karya pertama, Joko dan Husni (anggota stering comite pada temu karya pertama) datang menemuinya dan membicarakan terkait ketua.

Pada kesempatan itu, Ismed mengaku, dirinya ada menegur Joko, bahwa apa yang dilakukan mereka itu dengan melaksanakan temu karya tanpa koordinasi dengan pihak provinsi itu melanggar aturan secar organisasi. Dan saat itu juga Joko mengakui jika apa yang dilakukannya itu salah.

"Iya, yang kami lakukan ini salah," kata Ismed mengulang pernyataan Husni waktu itu.

Tidak hanya itu, Ismed juga menyarankan kepada Joko pada saat itu untuk berkoordinasi dan duduk bareng dengan Abdi, dan menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan.

"Kordinasi dulu dengan si Abdi, baru nanti saya akan tempuh melalui jalur organisasi," katanya kepada Joko.

Untuk itu, Ismed kembali menegaskan, jika ketua yang sah  benar itu Abdi. Sebab perubahan AD/ART yang baru SK yang mengeluarkan adalah pihaknya.

"Dan Bupati hanya sebagai pengukuhannya saja. Jadi, kalau yang dilantik saat ini oleh pihak mereka adalah Joko, ya hak-hak mereka. Tapi secara aturan AD/ART itu sudah melanggar, dan ilegal," katanya.

Sedangkan, kata dia, jelas-jelas pihak Karang Taruna Provinsi Aceh telah melayangkan surat ke Bupati untuk proses pengeluaran SK adalah Abdi. "Tapi joko melaksanakan temu karya sendiri," timpalnya lagi.

Ia menambahkan, dalam proses sidang dalam tatib presidium pimpinan sidang harus ada pihak provinsi, formatur juga harus ada provinsi. "Bagaimana mereka mengatur keinginan sesuka hati mereka," ujarnya.

Klaim Legal

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang, Joko Sudirman mengklaim jika dirinya legal untuk menduduki kursi ketua Karang Taruna kabupaten itu.

Selain itu, Joko juga mengaku jika dirinya benar dalam hal ini, dan tidak menyalahi aturan secara organisasi.

Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang, Joko Sudirman

Pernyataan Joko tersebut menyusul keluarnya statement dari ketua Karang Taruna Provinsi Aceh, Ismed Tanjung, yang mengatakan pelantikan dirinya sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang tidak sah atau ilegal.

Selain itu, Joko juga membantah jika telah terjadi dualisme di tubuh Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang.

"Jika dikatakan terjadi dualisme, dasarnya apa. Sebab yang memegang SK hanya satu. Berbeda halnya jika ada dua SK," kata Joko Sudirman kepada Metropolis.id, Sabtu, 28/11/20.

SK itu, kata Joko, telah dikeluarkan dan ditandatangani serta diserahkan oleh Bupati kepada dirinya, dengan nomor surat 1134 tahun 2020 tertanggal 06 Agustus 2020.

Oleh sebab itu, Joko menegaskan, jika Karang Taruna Aceh Tamiang yang dipimpinnya saat ini legal, sebab SK yang dikeluarkan Bupati berdasarkan hasil temu karya ulang Karang Taruna Aceh Tamiang pada waktu lalu.

"Tepatnya pada 29 Juli 2020. Dan pelaksanaan itu dilakukan di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang," katanya.

Sebelum dilakukan temu karya ulang, Joko mengaku pihak Dinas Sosial Aceh Tamiang telah menerima surat rekomendasi dari pihak Dinas Sosial Aceh untuk segera melakukan temu karya ulang.

"Surat rekomendasi itu dikeluarkan pada 23 Maret 2020 lalu," katanya.

Dia menambahkan, SK pengurus Karang Taruna yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang sudah sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

"Saya mengacu dengan aturan itu. Meskipun pihak provinsi mengklaim itu tidak sah," katanya.

Alasannya, kata dia, pihak mereka ngotot harus mengacu Permensos terbaru tahun 2020. "Bagaimana bisa kita mengacu kepada aturan yang belum final. Aturan terbaru itu masih berbentuk draft," bantah Joko.

Joko juga tidak menampik, jika dirinya sebelumnya pernah datang menemui ketua Karang provinsi Aceh, setelah pihaknya selesai membuat temu karya ulang.

"Bahkan sewaktu pertemuan itu, Ketua ada bertanya kepada saya kapan dilakukan pelantikan," katanya.

Tidak hanya itu, Joko mengaku, jika Ismed mengatakan dan mempersilahkan pihaknya agar melanjutkan pelantikan itu. Tetapi, Ismed mengatakan kepada Joko dirinya tidak dapat hadir dalam pelantikan itu.

"Namun ketua tidak menyampaikan alasan dirinya tidak mau hadir pada pelantikan itu," kata Joko.

Lebih lanjut, Joko menambahkan, terkait tudingan yang menyatakan karang taruna yang dipimpinnya itu ilegal, dirinya mempersilahkan Karang Taruna Aceh untuk melaporkan ke pihak aparat hukum, agar bisa bukaan-bukaan dan tidak hanya berasumsi di media.

"Kalau kami Ilegal, silahkan lapor ke aparat hukum, biar kami bisa buka-bukan dan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Aceh Tamiang, Husni Mubarak mengatakan, pelaksanaan temu karya ulang dilaksanakan menyusul terjadinya selisih faham yang terjadi pada temu karya pertama pada 12 Maret 2020 lalu.

"Ketika itu terjadi deadclock dan panitia terpaksa menghentikan acara itu," kata Husni.

Husni membantah, jika dalam melaksanakan temu karya ulang pihaknya tidak ada memberitahukan atau menyurati pihak Karang Taruna Provinsi.

"Saya selaku SC juga sudah menyurati Pengurus Karang Taruna Provinsi Aceh," katanya.

Dalam hal itu Husni mengaku, surat pemberitahuan untuk melakukan temu karya ulang tersebut melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang, dengan nomor surat 460/1271/2020, tertanggal 23 Juli 2020.

"Jadi, sangat naif jika dikatakan temu karya ulang ini tidak diketahui oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi," ujarnya.

Di tempat terpisah, Muhammad Abdi kepada Metropolis.id mengatakan, dirinya saat ini hanya menunggu keputusan dari ketua Karang Taruna Provinsi Aceh. Sebab dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah pihak provinsi.

Meskipun ia mengetahui saat ini dirinya tidak dianggap di tingkat kabupaten, meskipun dirinya telah mendapatkan rekomendasi resmi sebagai ketua terpilih dari ketua Karang Taruna Provinsi Aceh.

"Semua proses dan tahapan telah saya ikuti. Dan saya masih menunggu sikap dari pihak provinsi," katanya.

Untuk diketahui, Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Organisasi Karang Taruna didirikan pada tanggal 26 September 1960. Selain itu, Karang Taruna adalah organisasi yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan pilar pokok partisipasi masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial.

Rubrik: