Puluhan Anggota MAA Agara Diduga Rangkap Jabatan

Puluhan Anggota MAA Agara Diduga Rangkap Jabatan
Ketua MAA Agara, Thalib Akbar.

KUTACANE, metropolis.id Sebanyak 81 anggota Majelis Adat Aceh (MAA) dan Dewan Pemangku Adat (DPA) Aceh Tenggara (Agara) Periode 2020-2024 diduga rangkap jabatan. Hal tersebut berdampak pada pembayaran honorarium yang bersumber dari satu anggaran. 

Rangkap jabatan tersebut yakni adanya anggota MAA yang juga menjabat sebagai perangkat desa dan imum mukim. 

Ketua MAA Agara, Dr H Thalib Akbar mengatakan, rangkap jabatan itu akibat sistem perekrutan anggota yang tidak menyertakan sistem hasil usulan tim formatur. 

"Iya benar, ada sejumlah pengurus MAA yang rangkap jabatan," katanya, Kamis (18/2/2021). 

Menurut dia, rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Agara Nomor 44 Tahun 2019 tentang perekrutan organisasi.

"Keanggotaan tidak boleh menerima honorarium dari satu sumber anggaran yang sama. Jika memang ada anggota MAA yang rangkap jabatan, itu sama sekali tanpa sepengetahuan saya," ujar Thalib. 

"Honor anggota MAA Agara bersumber dari anggaran belanja daerah setempat," sambungnya. 

Untuk diketahui, sumber honorarium untuk perangkat desa dan kepengurusan MAA Agara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) setempat. 

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur) Agara, Pajri Gegoh meminta bupati setempat segera mengevaluasi kepengurusan MAA yang rangkap jabatan. 

"Tertibkan oknum-oknum yang rangkap jabatan karena melanggar peraturan bupati dan mengganggu anggaran yang bisa digunakan untuk menjalankan program daerah," tegasnya. 

Rubrik:Aceh Tenggara