Penutupan Sumur Minyak Warga di Aceh Tamiang Tuai Kritikan

Penutupan Sumur Minyak Warga di Aceh Tamiang Tuai Kritikan
Pemerhati Sosial Aceh Tamiang, Saiful Alam

metropolis.id Penutupan aktivitas pengeboran minyak warga yang berlokasi di Kampung Alur Tani II, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang oleh pihak kepolisian tuai reaksi di kalangan masyarakat. 

Pasalnya, penutupan pengeboran minyak oleh pihak kepolisian itu dinilai telah menghilangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. Terlebih penutupan tersebut dilakukan di tengah situasi Pandemi Covid-19, di saat masyarakat mengalami dampak perekonomian. 

Seperti yang dikatakan salah seorang pemerhati sosial di Kabupaten Aceh Tamiang, Saiful Alam. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah daerah seharusnya lebih subjektif melihat permasalahan ini. 

"Sudah tidak membantu, janganlah mematikan pendapatan masyarakat," kata Saiful kepada metropolis.id, Senin malam, (19/4/2021). 

Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah memberikan solusi terbaik bagi mereka, terkait izin dalam pengelolaan sumur minyak yang dilakukan oleh masyarakat secara manual. 

"Sebab, dalam hal ini masyarakat sebenarnya butuh perhatian serta dukungan dari pemerintah. Hanya saja pemerintah kurang peka menanggapi kasus tersebut," katanya. 

Menurutnya, ada beberapa pola yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu mereka, tanpa harus menutup usaha masyarakat di sana. 

Di antaranya, membantu masyarakat untuk melakukan pola kerjasama dengan perusahaan milik daerah yang ada saat ini. 

"Kabupaten Aceh Tamiang sendiri kan mempunyai BUMD, yang membidangi migas, yakni Kualasimpang Petrolium, seharusnya itu dapat di manfaatkan untuk menaungi dan membina mereka," sebutnya. 

Dengan begitu, kata dia, nantinya masyarakat akan terbantu, begitu juga dengan pemerintah daerah itu sendiri, akan ada PAD yang akan di dapatkan nantinya. 

Untuk itu, Saiful Alam menyayangkan, apa yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian di Aceh Tamiang yang telah menutup pengeboran minyak warga di Kecamatan Tamiang Hulu tersebut, sebab itu sudah menyakiti hati masyarakat. 

"Saat masyarakat sudah berupaya menciptakan lapangan kerja. Seharusnya dibantu dan difasilitasi, bukan malah menyusahkan dengan alasan Illegal Driling," ujar Saiful Alam yang juga pernah menjadi kepala Desa Tanjung Seumantoh . 

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian, mencabut garis polisi (Police Line) yang telah dipasang di areal pengeboran minyak itu, agar masyarakat bisa kembali mengais rezeki tanpa meminta minta kepada pemerintah. 

"Kalau dua lembaga pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) mau, pasti ada jalan. Agar masyarakat tetap bisa bekerja. Contoh, di Aceh Timur saja masyarakatnya bisa makmur, dan peningkatan ekonomi mereka bisa meningkat," ujarnya.

Rubrik:Aceh Tamiang
Hut pijay