Pemkab Nagan Raya Kembali Raih WTP, YARA: Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi

Pemkab Nagan Raya Kembali Raih WTP, YARA: Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi

SUKA MAKMUE, METROPOLIS.id Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengapresiasi sekaligus mengingatkan Pemkab Nagan Raya tidak terlena dan bangga terhadap raihan opini WTP atas Laporan Keuangan ke-12 kalinya itu.

“Bupati jangan merasa bangga dulu, bukan berarti sudah memperoleh predikat WTP itu sudah bersih dan bebas dari korupsi,” kata Ketua YARA Perwakilan Nagan Raya, Muhammad Zubir, SH dalam keterangan pers yang diterima redaksi metropolis.id, Minggu (28/6/2020).

Buktinya, sambung Zubir, Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 yang juga dapat predikat opini WTP mendapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk diperbaiki.

Pokok-pokok temuan yang tertuang dalam risalah Nomor: 5.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 LHP BPK RI yang direkomendasikan untuk diperbaiki itu, kata Zubir, antara lain kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp194.522.537,00; pembayaran honorarium kegiatan pada tiga OPD melebihi standar belanja sebesar Rp.847.990.000,00.

Lalu, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas Pekerjaan Swakelola 16 unit rehabilitasi ruang kelas SD/SMP pada Dinas Pendidikan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan sebesar Rp.348.909,090.91.

Selanjutnya sebut Zubir, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kesalahan koefisien di dua paket pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sebesar Rp170.682.767,03; kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan di Dinas PUPR sebesar Rp.51.200.860,39.",

"Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nagan Raya antara lain agar menginstruksikan masing-masing Kepala Dinas/OPD menyelesaikan pengembalian ke kas daerah,” kata Zubir.

Terkait dengan LHP tersebut, Zubir meminta Pemkab Nagan Raya untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK.

“Jika memang sudah ditindaklanjuti, maka sudah sepatutnya pemkab mempublikasi agar semua masyarakat Nagan Raya tau bagaimana penanganan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal untuk menciptakan good government, pemerintah yang transparan dan akuntabel,” kata Zubir.

Zubir berharap agar ke depan Pemkab Nagan Raya lebih terbuka dalam hal publikasi informasi yang dianggap harus disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya.

“Itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.  

Rubrik:Nagan Raya