Breaking News

Proyek Tak Dibayar, Sejumlah Kontraktor di Aceh Tamiang ‘Menjerit’

Proyek Tak Dibayar, Sejumlah Kontraktor di Aceh Tamiang ‘Menjerit’

KUALASIMPANG, Metropolis.id |  Sejumlah rekanan (kontraktor) di Aceh Tamiang “menjerit” akibat proyek yang dikerjakan mereka belum dibayar pemeritahan setempat. Diduga kas daerah tak mampu lagi membayar pekerjaan menggunakan APBK Murni tahun 2019 ini.

Menurut data dan informasi dihimpun Metropolis, pada Senin (30/12) sore, menjelaskan ada sembilan paket pekerjaan yang belum dibayar pemerintah Aceh Tamiang dengan nilai total anggaran mencapai Rp14 miliar lebih.

“Seingat saya semuanya ada sembilan paket proyek yang belum dibayar Pemkab Aceh Tamiang, dengan total anggara mencapai Rp14 miliar lebih, namun yang ingat pekerjaannya dan jumlah anggarannya hanyat 4 paket,” jelas seorang sumber minta namanya tidak diberitakan. 

Diantaranya, ungkap sumber, adalan proyek pembuatan bahu Jalan Kota Kualasimpang dengan nilai kurang lebih mencapai Rp6,4 miliar. Proyek tersebut tanpa ada terment atau Down Paymen (DP) dalam pelaksanaan proyeknya.

Terkait persoalan ini, termasuk Proyek Pengaspalan Kampung Alu Ie Bintah Kecamatan Panyek Payed dengan biaya Rp2 miliar lebih. Proyek pengaspalan jalan Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau, kurang lebih Rp1,2 miliar dan Proyek Pembuatan Jalan Kantor Bupati Aceh Tamiang sebesar Rp 900 juta.

Lain lagi dengan proyek pengaspalan Pendopo, Pengaspalan Kampung Banda Setia kesemuanya menggunakan ABPK Aceh Tamiang Tahun 2019 ini, namun saat ini pemda belum membayar sejumlah proyek tersebut.

“Apa pasal Pemda Aceh Tamiang tidak punya uang, ini semua tidak masuk akal, ini bisa dibilang betuk pembohongan public, akibatnya sejumlah rekanan menjerit, diprotes bisa-bisa tahun depan tidak dapat proyek lagi, bicara salah tidak bicara kami menderita”, ungkap dengan nada kesal.

Bila proyek ini tidak dibayarkan tahun ini, mereka berencana akan membuat aksi protes ke Bupati Aceh Tamiang, mempertanyakan alasannya DPPKA mengatakan tidak ada uang, kas kosong. Bahkan sumber mengatakan kalau DPPKA menyalahkan rekanan karena tidak melakukan koordinasi terkait pengerjaan proyek tersebut kepada pengguna aggaran.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset saat dijumpai di ruang kerjanya tidak ada di tempat. Menurut ajudan “ibu lagi ke kantor Bupati, kalau mau jumpa dengan sekretaris saja pak”.

Semetara Sekretaris Mirwan saat dijumpai tidak bersedia dikonfirmasi, dengan alasan lagi sibuk dan banyak perkerjaan. Bahkan Mirwan menyarankan untuk dapat menjumpai Indra bagian bendahara pengadaan.

Wakil Bupati Aceh Tamiang Ir. H.T. Insyahpudin saat dihubungi melalui selulernya menjawab kalau dirinya belum tahu terkait persoalan itu. Menurutnya, dia baru saja pulang dari Banda Aceh terkait rapat partai.

“Saya belum tahu itu, karena saya baru pulang dari Banda Aceh ada rapat partai, dan sampai saat ini belum ada laporan terkiat masalah itu, coba jumpai saja Sekda, kerena dia sebagai pengguna anggaran,” ujarnya mengakhir pembicara diujung telepon.

Sementara Sekdakab Aceh Tamiang Bhasyaruddin, SH dihubungi via telepon, tidak menjawab, hanya saja telepon miliknya diangkat dan diujung telephone terdengar orang sedang berbincang-bincang.

Rubrik:Daerah