Pelantikan Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang Dinilai Ilegal

Pelantikan Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang Dinilai Ilegal
Pelantikan pengurus Karang Taruna Aceh Tamiang.

KUALA SIMPANG, METROPOLIS.ID Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh, Ismed Tanjung, menolak penetapan dan pelantikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang, Joko Sudirman, yang baru saja dilantik oleh Sekda Aceh Tamiang, Sabtu (28/11/2020).

Menurutnya, pelantikan Joko Sudirman sebagai ketua Karang Taruna Aceh Tamiang masa bakti tahun 2020-2025, illegal.

“Kursi ketua Karang Taruna Aceh Tamiang seharusnya diduduki oleh Muhammad Abdi, bukannya Joko Sudirman," kata Ismed kepada Metropolis.id melalui sambungan telepon, Jumat sore, 27/11/20 kemarin.

Alasan itu, kata Ismed, berdasarkan hasil temu karya yang telah diselenggarakan pihaknya di Kabupaten Aceh Tamiang pada Maret 2020 lalu.

"Jadi, hasilnya pada waktu itu, Joko gagal maju sebagai calon. Sebab ia hanya mendapatkan dukungan 4 pengurus kecamatan. Dan menetapkan Abdi untuk calon sah, karena mendapatkan dukungan 6 pengurus kecamatan," katanya.

Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh, Ismed Tanjung

Selain itu, kata dia, Joko juga pada saat itu mendapatkan dukungan ganda dari salah satu pengurus kecamatan, yakni Kota Kualasimpang.

"Secara aturan, itu saja sudah membuatnya gugur secara otomatis," katanya. 

Untuk itu, kata dia, Karang Taruna Aceh selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi atas nama Muhammad Abdi sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang untuk diserahkan ke pihak Bupati dan Dinas Sosial setempat.

"Tepatnya pada 12 Juni 2020 lalu," katanya.

Ismed mengungkapkan, rekomendasi yang diberikan pihaknya itu berdasarkan hasil temu karya dan tahapan yang telah dilewati sesuai aturan dan AD/ART organisasi.

Namun, kata dia, belakangan diketahui jika rekomendasi atas nama Abdi yang diberikan pihaknya itu tidak diterima oleh Bupati dan kepala Dinas sosial setempat. Ismed mengaku tidak mengetahui persis apa penyebabnya.

"Terkait ada kepentingan ataupun interpensi dalam hal ini, saya juga tidak tau. Yang pastinya, ketua sah berdasarkan aturan yang telah dilewati Abdi, bukan Joko," tegasnya.

Tahapan dan proses secara aturan main, Ismed mengaku pihaknya telah melaksanakannya pada temu karya pertama. "Bahkan secara adminitrasi legalitas itu juga telah dilakukan pada temu karya pertama," sebutnya.

Meskipun  pada temu karya itu sempat terjadi selisih faham, dan akhirnya pihak Karang Taruna provinsi mengambil alih dan menskor sampai saat ini, dan belum ada dilakukan lagi temu karya selanjutnya.

"Akan tetapi, belakangan diketahui pihak Joko melaksanakan temu karya kedua, atau temu karya ulang tanpa melakukan koordinasi dengan provinsi," katanya.

Padahal, lanjutnya, dalam AD/ART telah diatur secara jelas, dan pihaknya sebelumnya juga telah membentuk dan mengirim tim karateker, karena tim karateker itu semuanya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Bupati. Namun, pihak Joko tidak mengindahkan aturan itu.

"Tanpa koordinasi dan sepengetahuan karateker, pihaknya melaksanakan temu karya ulang," katanya.

Sedangkan, kata Ismed, untuk melaksanakan temu karya, harus mengikuti aturan, dan aturan itu tertulis jelas dalam AD/ART pada Bab VIII pasal 39. 

"Harus ada keterwakilan pengurus provinsi, satu tingkat dibawahnya, dan atau satu tingkat diatasnya," jelasnya.

Jadi, kata dia, pihak Joko sendiri dalam hal ini tidak mengindahkan regulasi itu. Dan secara administrasi menurut Ismed, temu karya yang dilaksanakan oleh Joko itu ilegal.

"Berlomba-lomba menjadi ketua, ya silahkan, tapi saya tetap mengacu kepada aturan," katanya.

Ismed mengaku, selang beberapa waktu usai pelaksana temu karya pertama, Joko dan Husni (anggota stering comite pada temu karya pertama) sempat menemuinya dan membicarakan terkait ketua.

Pada kesempatan itu, Ismed juga mengaku, dirinya ada menegur Joko, bahwa apa yang dilakukan mereka itu dengan melaksanakan temu karya ulang tanpa melakukan koordinasi dengan pihak provinsi itu melanggar aturan secara organisasi. Dan saat itu juga Joko mengakui jika apa yang dilakukannya itu salah.

"Iya, yang kami lakukan ini salah," kata Ismed mengulang pernyataan Husni waktu itu.

Tidak hanya itu, Ismed juga menyarankan kepada Joko pada saat itu untuk berkoordinasi dan duduk bareng dengan Abdi, dan menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan.

"Kordinasi dulu dengan si Abdi, baru nanti saya akan tempuh melalui jalur organisasi," katanya kepada Joko.

Ia menambahkan, dalam proses sidang dalam tatib presidium pimpinan sidang harus ada pihak provinsi, formatur juga harus ada provinsi. "Bagaimana mereka mengatur keinginan sesuka hati mereka," ujarnya.

Untuk itu, Ismed kembali menegaskan, jika ketua yang sah dan benar itu Abdi. Sebab perubahan AD/ART yang baru SK yang mengeluarkan adalah pihaknya.

"Dan Bupati hanya sebagai pengukuhannya saja. Jadi, kalau yang dilantik saat ini oleh pihak mereka adalah Joko, ya hak-hak mereka. Tapi secara aturan AD/ART itu sudah melanggar, dan ilegal," katanya.

Rubrik:Aceh Tamiang
Hut pijay