Enggak Pakai Ribet, Begini Cara dan Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan di Aceh

Enggak Pakai Ribet, Begini Cara dan Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan di Aceh
Ilustrasi Net

BANDA ACEH, METROPOLIS.id | Pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan program pemutihan pajak selama tiga bulan terhitung 16 Maret hingga 16 Juni 2020.

Pembebasan dimaksud bila pengendara tidak membayarkan denda pajak selama kurun waktu tertentu. Misalnya, untuk pemilik kenderaan bermotor yang menunggak di atas 4, 5, 6, 7 tahun dan seterusnya, cukup bayar 4 tahun saja.

Baca: Kabar Gembira! Aceh Beri Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Resmi Dibuka 16 Maret

Jika menunggak 1 tahun, pemilk hanya perlu bayar 1 tahun saja. lalu jika menunggak 2 tahun, hanya perlu membayar 2 tahun, begitu seterusnya hingga sampai 4 tahun.

Tidak hanya penghapusan denda administrasi yang digratiskan, tetapi juga dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya?

a.  Apabila nama tidak sesuai dengan nama kepemilikan kendaraan diwajibkan memutasikan kepemilikan kendaraannya (BBNKB II).

b. dipersyaratkan (check list) untuk Pembebasan/ keringanan Pajak kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Surat Permohonan (no.hp/e-mail pemohon) (Terlampir);

2. KTP Asli dan fotocopy (sesuai tertera sama dengan STNK);

3. Kartu Keluarga (fotocopy);

4. Notice Pajak (TBPKP) asli, atau Surat Keterangan Hilang dari instansi terkait;

5. STNK asli;

6.BPKB asli;

7. Untuk Badan dan jenis kendaraan alat berat mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) sebagai berikut:

a. Memberikan pembebasan/keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) untuk perubahan kepemilikan kedua termasuk bagi kendaraan bermotor rubah bentuk.

b. Pemberian pembebasan/keringanan BBNKB II dengan persyaratan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, sebagai berikut:

1. Surat Permohonan (No.Hp/e-mail pemohon) (Terlampir);

2. Kwitansi jual beli/hibah/lelang/warisan/Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk Non BL/ risalah lelang atau dum (kwitansi setoran ke Rekening Kas Umum Daerah);

3. KTP Asli dan fotocopy;

4. Kartu Keluarga (fotocopy);

5. Notice Pajak (TBPKP) asli, atau surat keterangan hilang dari instansi terkait;

6. STNK asli;

7. BPKB asli;

8. Untuk Badan dan jenis kendaraan alat berat mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rubrik:Banda Aceh