Breaking News

Duo Bersaudara Pimpin Eksekutif-Legislatif

Meretas Politik Dinasti di Aceh Besar

Meretas Politik Dinasti di Aceh Besar
Iskandar Ali dilantik sebagai Ketua DPRK Aceh Besar pada 20 September 2019 lalu. (Foto: Dok. METROPOLIS.id)

Duo bersaudara kini memimpin Kabupaten Aceh Besar. Sang abang, Mawardi Ali memimpin eksekutif dengan menjabat sebagai bupati. Sementara adiknya, Iskandar Ali menjabat Ketua DPRK Aceh Besar masa bakti 2019-2024. Dua potikus PAN ini sedang meretas politik dinasti?

Mawardi Ali dilantik sebagai Bupati Aceh Besar pada 10 Juli 2017 lalu. Ia yang berpasangan dengan Tgk H Husaini A Wahab memenangi kontestasi Pilkada Serentak 2017.

Sedangkan Iskandar Ali resmi meminpin parlemen secara definitif pada 20 September 2019, setelah beberapa pekan menjabat sebagai Ketua DPRK Aceh Besar Sementara.

Iskandar Ali (PAN) bersama dua pimpinan dewan lainnya yakni Bakhtiar ST (PA) dan Zulfikar Azis SE (PKS) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jumat (20/9).

Seperti diketahui, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi pemenang dalam Pileg 2019 di Aceh Besar dengan raihan 7 kursi. Sementara Partai Aceh (PA) merupakan pemenang kedua dengan meraih 5 kursi, disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meraih 5 kursi. Namun PKS kalah dalam hal jumlah keseluruhan suara dari Partai Aceh.

Dengan perolehan kursi tersebut, adik kandung Mawardi Ali ini mendapat mandat dari PAN untuk duduk sebagai Ketua DPRK Aceh Besar. Masyarakat Aceh Besar menaruh harapan besar, tugas berbeda yang diemban duo bersaudara ini dapat memberi dampak bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar ke depan.

Namun demikian, sebagian kalangan mengkhawatirkan, duet kepemimpinan kakak-beradik sebagai pimpinan di Kabupaten Aceh Besar ini akan melemahkan sistem kontrol di dua lembaga itu. Bahkan, kepemimpinan duo bersaudara ini dikhawatirkan mengakarnya politik dinasti di Aceh Besar yang mengakibatkan lemahnya sistem pemerintahan dan melebarnya kans nepotisme.

HARUS KRITIS DAN JELI

Hingga kini politik dinasti masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Politik yang dikuasai beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ditambah lagi dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan dinasti politik dalam pemerintah daerah yang mencul kepermukaan. Hal tersebut menimbulkan polemik di sejumlah daerah di Indonesia.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menghindari politik dinasti dalam menjalankan roda pemerintahan. Harapan ini menanggapi telah dilantiknnya Ketua DPRK Aceh Besar definitif yang merupakan adik kandung Bupati Aceh Besar.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi mengatakan pihaknya meminta kalangan eksekutif dan legislatif di Aceh Besar untuk menghindari konflik kepentingan dalam setiap kerja-kerja pemerintahan.

“Tentunya ini menjadi ‘warning’ agar pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” kata Baihaqi pada Media Metropolis, akhir pekan lalu.

Perlu digarisbawahi, kata Baihaqi, kedudukan DPRK dan Bupati adalah sama dalam pemerintahan. Bupati dan jajarannya sebagai instansi yang menjalankan program-program yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Sedang DPRK adalah yang melakukan pengawasan atas program-program pemerintah.

Atas dasar itu, lanjut Baihaqi, MaTA berharap DPRK Aceh Besar tidak ‘manggut-manggut’ dalam melaksanakan pengawasan terhadap program-program pemerintah. “Artinya, MaTA menekankan agar DPRK harus kritis dan jeli, meskipun Bupati adalah keluarga dari Ketua DPRK Aceh Besar yang baru dilantik,” katanya.

PERLU KONTROL PUBLIK

Duet kepemimpinan kakak-adik ini sekarang jadi perbincangan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pasca dilantiknya adik kandung bupati sebagai ketua dewan setempat. Menurut Kadiv Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung kepemimpianan duo bersaudara itu sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang ada.

“Kalau tidak ada unsur kepentingan politik apa pun, saya pikir tidak menjadi persoalan dan sah-sah saja. Tapi kalau ada kepentingan yang mengarah pada kepentingan politik anggaran dan lainnya, saya pikir ini perlu kontrol publik terhadap penganggaran APBK ke depan,” kata Hayatuddin kepada Media Metropolis. 

Kekuasaan yang besar tanpa kontrol, tegas dia, biasanya akan menjadi sumber utama penyebab korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena, di dalamnya terjadi kewenangan yang terpusat dan tidak ada transparansi atau keterbukaan terhadap publik atau masyarakat.

“Sejauh penganggaran baik dan pro kepada rakyat serta sesuai aturan, masalah legestatif dan eksekutif ada hubungan keluarga ini tidak menjadi persoalan,” kata Hayatuddin.

TUGAS DAN WEWENANG BERBEDA

Menepis keraugan masyarakat terhadap kepemimpiannya di legeslatif, Iskandar Ali mengatakan akan menjalankan tugas-tugas kedewanan secara profesional, visioner, responsif, inovatif, transparan, dan akuntabel.

“Mulai hari ini, di pundak kami telah hadir sebuah tanggung jawab yang baru dan sangat berat, tanggung jawab untuk memimpin dan membawa lembaga DPRK ini ke arah dan tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang telah memberi amanah kepada kami,” kata Iskandar dalam sambutannya usai dilantik.

DPRK Aceh Besar sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang telah diamanat dalam undang-undang pemerintahan daerah.

“Kita tidak bicara partai dan personal. Hubungan kakak-adik di dalam keluarga. Kalau bicara masalah lembaga negara, kita akan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kita sama-sama bersinegi untuk Aceh Besar yang lebih baik lah,” kata Iskandar Ali kepada Media Metropolis saat diwawancara terpisah.

Karena itu, kata dia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRK harus secara aktif memainkan perannya yang lebih besar sebagai mitra pemerintah daerah melalui berbagai hak-hak yang disematkan. “Baik itu turut serta mengatur jalannya pemerintahan daerah, merumuskan berbagai kebijakan daerah, maupun melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” katanya.

Iskandar menjelaskan, eksekutif punya visi dan misi yang diutarakan saat kampanye dan telah dituang dalam RPJMP. “Nah, tugas kita di dewan mengawal dan mendukung agar semua visi dan misi bupati bisa terealisasi. Kita akan mengawalnya dan membuat qanun-qanun yang berkualitas untuk membantu eksekutif mewujudkan visi dan misi tersebut,” katanya.

Sebagai ketua legeslatif, ia mengajak anggota DPRK Aceh Besar untuk sama-sama memajukan Aceh Besar di berbagai sektor ke arah yang lebih. 

“Relasi kemitraan antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah prasyarat mutlak dalam rangka mewujudkankan kesejahteraan rakyat. Intinya, saya mengajak untuk lebih mengarahkan perhatian kita terhadap hal-hal yang perlu dibangun dan dibenahi bersama di Kabupaten Aceh Besar,” tandas Iskandar.

Efektifkah perputaran roda Pemerintahan Aceh Besar di tangan Mawardi-Iskandar? Benarkah dua politikus PAN ini sedang meretas pilar dinasti politik di Aceh Besar? Hanya perjalanan waktu yang akan menjawabnya.[]

Rubrik: