Memalukan, RAPBK Pidie 2021 Belum juga Dibahas

Memalukan, RAPBK Pidie 2021 Belum juga Dibahas
TA Banmus DPRK Pidie, Zuhri Mauluddin ayah Adan.

SIGLI, metropolis.id Di Indonesia, hanya Kabupaten Pidie yang belum mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (R-APBK) 2021 ke DPRK setempat. Jangankan dibahas bersama lembaga Legislatif, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie sendiri masih belum selesai menginput data.

Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Badan Musyawarah (TA Banmus) DPRK Pidie Zuhri Mauluddinsyah kepada metropolis.id, Senin (11/1/2021). "Usulan draf pembahasan anggaran oleh eksekutif ke legislatif selalu terlambat. Ini menjadi tren setiap tahunnya. Sungguh sangat memalukan," katanya.

Akibatnya, kata Zuhri, selain akan terbatasnya komunikasi dan promosi rencana kegiatan, keterlambatan itu juga akan mendapat teguran dan sanksi.

"Di era digitalisasi, rencana hingga evaluasi kerja pemerintah akan mudah dinilai. Apalagi jika ada rencana usulan, semisal 'penumpang gelap' setelah ketuk palu pembahasan di DPRK, pasti akan mudah terbaca. Ini harus dijadikan pengalaman ke depannya," ucapnya.

Zuhri mengungkapkan, selain aplikasi Kementerian Keuangan RI dan Bappenas, ada aplikasi SIPD yang bertujuan untuk digitalisasi input data di Kementerian Dalam Negeri.

"Hal itu akan lebih profesional dan dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan anggaran," ujarnya.

Lanjut Zuhri, digitalisasi program pembangunan secara nasional sangatlah baik. Kalau tidak cepat belajar maka Kabupaten Pidie akan selalu tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan.

"Manajemen sosial juga tidak boleh dinafikan. Koordinasi yang baik dan komunikasi yang efektif dengan semua pihak sangatlah penting," imbuhnya

"Kalau tidak mengindahkan manajemen dan efektifitas komunikasi antar SDM yang ada, maka akan selalu terlambat dan gagal paham terhadap respon perubahan aplikasi komputerisasi itu sendiri, akibatnya 'kanjai lagi APBK Pidie'," tandas Zuhri.

Rubrik:PIDIE
Iklan bireuen