Breaking News

Kelamaan Belajar di Rumah, Empat Siswa di Aceh Singkil Pilih Menikah Dini

Kelamaan Belajar di Rumah, Empat Siswa di Aceh Singkil Pilih Menikah Dini
Ilustrasi pernikahan dini (JIBI/Solopos/Antara-blogammar.com

SINGKIL, Metropolis.id Belajar di rumah akibat pandemi Covid-19, memunculkan persoalan baru. Empat pelajar di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan memilih untuk melakukan pernikahan dini.

Empat pelajar yang masih duduk di bangku SMP, SMA dan MAN itu dikabarkan menikah beberapa waktu lalu. Sayangnya, pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah anak didiknya menikah.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua PGRI Aceh Singkil M Najur, Jumat (23/10/2020).

Ketua PGRI Aceh Singkil M Najur (memegang mic)

"Sudah dua pasangan siswa kita dari SMP, SMA dan MAN melakukan pernikahan dini di tengah proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)" kata M Najur pada metropolis.id.

Menurut M Najur, kasus pernikahan dini yang tersebut ditengarai terjadi gara-gara penerapan sistem belajar daring akibat pendemi Covid-19. Sehingga, membuat motivasi anak untuk belajar menjadi turun karena terlalu lama belajar di rumah.

Selain itu, juga karena bebasnya anak menggunakan smartphone tanpa pengawasan ketat dari orang tua.

"PJJ di Kabupaten Aceh Singkil yang diterapkan selama pandemi Covid-19 selayaknya sudah bisa dilakukan evaluasi dalam hal capaian daya serap ilmu, serta prestasi siswa didik," katanya.

Lebih lanjut M Najur mengatakan, PJJ atau belajar daring ini juga dikeluhkan oleh wali murid.

"Wali murid merasa keberatan, atas dasar inilah kita sangat menganjurkan supaya proses belajar tatap muka kembali dan segera dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tujuannya agar dewan guru dan wali murid mudah memantau, dan kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, Khalilullah ketika dikonfirmasi menyampaikan, sesuai ketentuan siswa/i yang bersekolah pada sekolah formal tidak dibenarkan menikah.

Disinggung terkait kajian proses belajar tatap muka, Khalilullah menyampaikan jika penentuan boleh/ tidaknya dilakukan melalui rekomendasi.

"Itu ranah kewenangan Ketua Satuan Gugus Covid-19 dalam hal ini bapak bupati.Seperti saya sampaikan sebelumnya pada prinsipnya kita dari dinas sudah siap melakukan PBM tatap muka, karena satuan tugas di Dinas Pendidikan sudah kita bentuk, termasuk sarana prasarana penunjang pelaksanaan PBM tatap muka di sekolah," katanya.

Rubrik:Aceh Singkil