Kejari Aceh Tamiang Periksa 15 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Marlempang

Kejari Aceh Tamiang Periksa 15 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Marlempang
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim

Kuala Simpang, metropolis.id Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang telah memeriksa 15 orang saksi terkait dugaan kasus korupsi pembangunan jalan di Kampung Marlempang, Kecamatan Bendahara, pada tahun 2019 silam.

Proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6,7 miliar itu dibiayai dengan dana Otsus pada Dinas PUPR Aceh Tamiang.

"Ke 15 orang tersebut dilakukan pemanggilan oleh pihak kejari Aceh Tamiang masih sebagai saksi," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim, kepada metropolis.id, Selasa, (6/4/2021). 

Kesemuanya, kata Reza, terdiri dari kelompok kerja (Pokja) barang dan jasa Kabupaten Aceh Tamiang, direktur perusahaan pemenang tender, PT Fanasha Cemerlang. 

"Juga termasuk direktur perusahaan yang ikut dalam penawaran tender, PT Karang Matang Raya," katanya. 

Saat ini, Reza menyebutkan, pihaknya sedang menunggu hasil uji laboratorium material yang digunakan dalam pembangunan aspal jalan Marlempang tersebut yang melibatkan ahli fisik dari Politeknik Lhokseumawe. 

"Setelah adanya hasil dari tim ahli fisik baru selanjutnya akan diserahkan untuk dilakukan perhitungan oleh tim auditor," katanya. 

Pada kesempatan itu, Reza mengungkapkan, ada beberapa kasus lainnya yang saat ini sedang dalam penanganan pihaknya. Diantaranya, kasus jalan perkebunan Pulau Tiga menuju Kampung Harum Sari, Kecamatan Tamiang Hulu. 

"Saat ini kami sedang dalam proses pengumpulan data," kata Reza. 

Selain itu, Reza juga mengatakan jika pihaknya sedang menangani Tiga kasus korupsi dana Desa. Ia mengaku akan menuntaskan penuntutannya di tahun ini juga. 

"Dimana perkara korupsi itu ada yang dari Polres Langsa dan Polres Aceh Tamiang. Dan satu lagi DPO yang sudah berhasil ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang akan segera dilimpahkan ke Tipikor Banda Aceh," ujarnya.

Rubrik:Hukum
demokrat