GMBI Demo DPRK Aceh Tenggara, Ini Tuntutannya

GMBI Demo DPRK Aceh Tenggara, Ini Tuntutannya

KUTACANE, Metropolis.id Sejumlah aktivis yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendatangi dan berorasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, Kamis, (17/9/2020).

Dalam aksinya, mereka menuntut lembaga dewan untuk berpihak kepada rakyat dan kooperaktif terhadap surat yang sudah dilayangkan mereka. Mereka juga meminta agar lembaga wakil rakyat tersebut agar lebih terbuka.

Asbullah, salah satu orator mengatakan, mereka sudah menyurati lembaga tersebut terkait dengan regulasi dan PP Nomor:12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. 

"DPRK Aceh Tenggara tidak mengedepankan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hingga kini DPRK tidak memberikan dokumen APBK P Tahun 2020 yang sudah kami minta," katanya.

Kata dia, hingga saat ini masyarakat belum mengetahui anggaran untuk penanganan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Mereka pun menduga ada praktek KKN dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Kita meminta kepada dewan untuk memberikan dokumen diantaranya Qanun APBK P Tahun 2020, Rancangan Qanun APBK Tahun 2021, serta salinan hasil Pansus DPRK terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019," katanya.

Selain itu, GMBI juga meminta dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), intensif para Medis dan alat penanganan pencegahan Covid-19 untuk dimasukkan dalam APBK-P Tahun 2020 ini. 

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, S stp, melalui Kabag Risalah, Jaini Selian, mengatakan segala tuntutan para demonstran akan dibawa dalam rapat badan musyawarah.

Rubrik:Aceh Tenggara