Breaking News

Gelora Membelah Pidie

Gelora Membelah Pidie

Upaya pemekaran Kebupaten Pidie terus digelorakan sejumlah kalangan. Jalan merintis lahirnya daerah otonomi baru bernama Pidie Sakti pun mulai menemui titik terang. Lalu bagaimana dengan kebijakan morotarium pemekaran yang dipegang teguh Kemendagri?

Sejak menggagas forum pemekaran pada awal Juli 2018 lalu, jalan untuk merintis kebupaten baru bernama Pidie Sakti, kian terbuka lebar. Melalui forum yang diinisiasi masyarakat dari 12 kecamatan di Kabupaten Pidie itu, maka rencana untuk memisahkan diri tinggal beberapa langkah lagi.

Adapun ke-12 kecamatan yang masuk dalam Pidie Sakti itu, yakni Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Keumala, Titeu, Mutira Timur, Mutiara, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Kembang Tanjong, Sakti, dan Tiro.

Ketua Pemekaran Kabupaten Pidie Sakti, Bahktiar Adan mengatakan ide pemakaran itu merupakan murni aspirasi dari masyarakat, khususnya mereka yang tinggalnya sangat jauh dari akses Pusat Pemerintahan Pidie, yang saat ini berada di Kota Sigli.

Pertimbangan itu dikuatkan pula dengan fakta luasnya wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 kecamatan. Dalam perkembangannya, sambung Bakhtiar, pemerintahan daerah  terkesan tidak mampu menjangkau dan memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat yang berada di beberapa kecamatan terpencil, seperti Geumpang, Mane dan Tangse.

“Warga di kecamatan tersebut sering mengeluh saat ingin mengurus berbagai keperluan administrasi, mereka harus turun jauh ke Kota Sigli. Masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi, terkadang juga harus menghabiskan biaya penginapan saat pengurusan tak selesai satu hari, " kata Bahktiar, Selasa (27/8/2019).

Berdasarkan hasil kajian para tokoh yang tergabung dalam panitia pemekaran, Kabupaten Pidie Sakti itu merupakan sebuah wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan di berbagai sektor. Selain memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, kekayaan sumber daya alam juga sangat melimpah-ruah.

"Wilayah Pidie Sakti sejak dulu terkenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh, mulai tingkat nasional maupun dunia sejak masa kesultanan Aceh. Ditambah lagi sumber daya alamnya yang sangat berlimpah," katanya.

Karena itu, lanjut Bakhtiar, sudah sangat tepat lahirnya Kabupaten Pidie Sakti sebagai daerah otonomi baru. Bahkan, menurut dia, seharusnya Pidie Sakti layak lahir berbarengan dengan Pidie Jaya yang juga hasil pemekaran Kabupaten Pidie.

Progres sampai saat ini, lanjut Bahktiar, panitia pemekaran Pidie Sakti sedang mempersiapkan administrasi deklarasi, logo, dan lambang kabupaten yang akan dimekarkan dari Kabupaten Pidie itu.

"Panitia juga menyiapkan berbagai kebutuhan untuk persiapan deklarasi. Dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan dengan tokoh asal Pidie Sakti, baik yang ada di Aceh maupun di Jakarta," katanya.

ASAL USUL NAMA

Sementara itu, bicara asal-usul sebutan Pidie Sakti, nama itu sendiri mencuat dari perjalanan sejarah Aceh pada saat Sultan Mahmud Syah mangkat di tahun 1873. Setelah wafat, Belanda sempat memproklamirkan kemenangan, namun Tgk Chik Muhmmad Saman meminta Sultan Aceh agar anak sultan yang usia masih berusia enam tahun untuk diangkat jadi raja.

“Dari situlah awal mula Tgk Chik Muhammad Saman menyebut Pidie Sakti menjaga Raja. Sehingga sejarah Sultan Aceh dan pewaris raja banyak yang dulunya asal dan tinggal di kawasan Keumala dan Lamlo," jelasnya.

Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) sekaligus putra Pidie, Iqbal Mahyiddin Musa, mendukung penuh wacana pemekaran Pidie Sakti dari kabupaten induk, Pidie.

“Secara aturan, pemekaran tersebut tidak menjadi masalah, sebab didukung lebih dari tujuh kecamatan sehingga patut dimekarkan,” kata Iqbal, Selasa pekan lalu.

Menurutnya, saat ini Pidie Sakti sudah mencukupi syarat untuk dimekarkan secara kajian wilayah dan politik. Wujud pemekaran tersebut murni aspirasi masyarakat daerah pedalaman dan pesisir Pidie.

 “Masyarakat di sana menghendaki pemekaran, harus dipahami,” tegas pengurus teras KNPI Aceh ini.

Dikatakannya lagi, ibukota Kabupaten Pidie Sakti sudah disiapkan. Begitu juga dengan syarat utamanya, yakni adanya wilayah dan kehendak masyarakat di sana. “Tinggal persetujuan Pemerintah Pidie untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.”

Ia melanjutkan, dalam PP Nomor 78 Tahun 2007, Pasal 16 menjelaskan hal tersebut. Jika sudah ada keinginan dari masyarakat, kata dia, tinggal DPRK memutuskannya.

“Saya juga yakin Bupati Pidie sekarang mau merekomendasikannya, apalagi beliau dekat dengan semua masyarakat, beliau pasti tahu keinginan masyarakat di sana,” timpal Iqbal.

Mantan Kepala STIMIK Unaya ini juga berharap agar pemerintah segera merespon dan melakukan kajian agar rencana ini segera terwujud. “Selama ini pembangunan di Pidie terkesan melamban sehingga perlu langkah besar untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” pungkasnya.

 WABUP PIDIE MERESPON

Wacana pemekaran Pidie Sakti dari Kabupaten Pidie dinilai sebagai suatu hal yang patut dan wajar. Fadhullah TM Daud, Wakil Bupati Pidie, menghormati pendapat sejumlah tokoh Pidie yang menyatakan komitmennya pada wacana tersebut, dan saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Fadhullah TM Daud, Wakil Bupati Pidie (foto: Int)

“Wacana pemekaran itu hak masyarakat dalam berekspresi, jadi kami sangat menghargai pendapat masyarakat,” kata Fadhullah TM Daud, Jumat (30/8).

Namun di satu sisi, Fadhulla tak sependapat jika Pemerintah Kabupaten Pidie dinilai telah gagal memberikan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Pidie yang berada di wilayah pedalaman. Pasalnya, ia yang saat ini sebagai Wakil Bupati juga berasal dari Kecamatan Tangse, yang notabene kawasan pedalaman di Pidie.

“Kalau dibilang Pemerintah Pidie saat ini gagal di pedalaman, buktinya saya juga berasal dari pedalaman, dan bisa dibandingkan sajalah bagaimana kondisi pembangunan di wilayah pedalaman Pidie dengan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan,” katanya.

Menurut Fadhullah, Pemkab Pidie telah memastikan dan menjamin masyarakatnya bebas berekspresi, namun harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga jika nantinya muncul sekelompok masyarakat menolak wacana pemekaran tersebut, juga tetap harus dihormati.

“Kalau ada yang ingin melakukan pemekaran, kita hargai pendapatnya, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.

DUKUNGAN DPR-RI

Pemekaran Pidie Sakti dinilai sudah sangat layak dan patut untuk menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Aceh, mengacu dengan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Hal itu disampaikan Nasir Djamil, aggota Komisi III DPR RI asal Aceh saat dihubungi, Jumat (30/8).

Nasir Djamil, aggota Komisi III DPR RI (foto; Int)

“Ditinjau dari berbagai sektor, Pidie Sakti sudah sangat layak dan patut untuk menjadi sebuah daerah otonomi baru di Aceh, dan pemekaran itu juga merupakan perintah undang-undang,” katanya.

Menurut Nasir, wacanayang sedang dipersiapkan oleh sejumlah tokoh di Pidie itu tentu harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pidie, DPRK, DPRA, dan Gubernur Aceh.

“Karena, untuk biaya awal pemekaran dibiayai oleh kabupaten induk,” katanya

Ditinjau dari nilai sejarah, ekonomi, sosial dan aspirasi masyarakat, pemekaran ini sangat strategis untuk mendekatkan pelayanan serta rentang kendali pemerintahan. Dari pertimbangan itu pula, syarat untuk pemekaran sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) makin terpenuhi.

“Pidie Sakti sudah terpenuhi syarat untuk mekar dari Pidie, panitia harus berkonsultasi dengan pemerintah setempat dulu. Kalau tahapan itu telah selesai, barulah diusulkan ke pusat,” jelasnya.

KEBIJAKAN PUSAT

Di sisi lain, menyikapi aspirasi pemekaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sebelumnya mengingatkan bahwa pemekaran membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, pihaknya tegas memoratorium wacana tersebut di seluruh daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menguatkan hal tersebut. "Kami tegaskan bahwa kebijakan pemerintah hingga hari ini adalah moratorium," kata dia di Kantor Kemendagri, Rabu (21/8/2019), melansir kompas.com. 

Ia merincikan, untuk satu daerah persiapan otonomi saja, dibutuhkan anggaran Rp300–500 miliar per tahun. Dalam lima tahun terakhir, sudah ada 315 daerah yang mengajukan pemekaran kepada Kemendagri.

“Sejak 2014 Pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengabulkan itu semua. Pembangunan sarana dan prasarana, seperti membangun kantor-kantor pemerintahan, mobil dinas, dan pegawai, harus diperhitungkan,” kata dia.

Alasan moratorium itu sendiri adalah soal pilihan kebijakan pembangunan. "Dari 100 pilihan kebijakan kita misalnya, pemerintah memilih dari opsi-opsi itu, dan opsinya adalah membangun, menyelesaikan masalahnya," ujar Bahtiar.

Artinya, masalah yang diajukan sebagai penyebab munculnya keinginan suatu wilayah dimekarkan atau digabungkan, harusnya diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Misalnya, karena akses wilayah tertentu, infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan yang tak dapat dijangkau warganya, maka diselesaikan oleh pemerintah.

Bahtiar mengatakan sampai kapan moratorium itu akan berlaku juga tidak bisa ditentukan. Sebab, untuk dapat menentukan sampai kapan moratorium itu berlaku, harus ada dua regulasi yang disiapkan.

"Satu, peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Dua, harus ada peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah," kata dia.

Perhitungan yang dilakukan harus sangat mendetail, mencakup jumlah kabupaten yang ideal yang disesuaikan luas wilayahnya, dan beberapa hal lainnya. Hal tersebut, kata dia, harus dihitung dengan benar tetapi juga dengan memperhatikan ketersediaan uang negara.

"Keuangan negara kan tidak cukup banyak juga, ini soal efektivitas perencanaan pembangunan," imbuhnya.

"Apa sih yang jadi prioritas? Apakah penggabungan wilayah administrasi atau manajemen pelayanan publiknya yang diperbaiki, prasarana publik yang dibangun atau manajemen pembangunannya," tutur Bahtiar.

Meski begitu, patut ditunggu gebrakan selanjutnya terkait wacana membelah Pidie, sehingga lahir lagi Kabupaten Pidie Sakti sebagai daerah otonomi baru level daerah tingkat dua.

Rubrik: