PT SBA HUT metropolis

Dua Fraksi DPRK Aceh Barat Tolak LPJP APBK 2019

Dua Fraksi DPRK Aceh Barat Tolak LPJP APBK 2019

MEULABOH, metropolis.id Dua Fraksi DPRK Aceh Barat memenuhi komitmennya untuk menolak Rancangan Qanun (Raqan) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (LPJP-APBK) Bupati Aceh Barat Tahun 2019, dalam sidang paripurna ke-IV, Rabu siang (29/7/20).

Adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerindra yang membahasakannya secara gamblang penolakan itu setelah sebelumnya menegaskan sejumlah poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Sementara tiga fraksi lainnya  yakni Fraksi Partai Aceh, Fraksi Golkar dan Fraksi Persatuan Demokrat Sejahtera (PeDeS) secara utuh menerimanya.

“Untuk alasan dan catatan-catatan yang kami uraikan dengan tujuan semata-mata membela kepentingan masyarakat dan demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Aceh Barat, seraya memohon petunjuk dari Allah SWT, maka dengan ini kami menyatakan menolak Rancangan Qanun Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Qanun Aceh Barat,” tandas Ramli. SE saat membacakan pandangan akhir fraksinya.

Ramli mengatakan, aneka rekomendasi dan catatan yang dikemukakan fraksinya baik lewat pemandangan umum hingga pendapat akhir adalah realita dan bukan mengada-ada.

“Sebelum kami sampai pada pendapat akhir fraksi, perlu kami ingatkan bahwa dari hasil pembahasan Rancangan Qanun Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2019 dan berdasarkan hasil tinjauan kami langsung di lapangan sebagaimana yang kami paparkan dalam pemandangan umum, masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Apalagi dari jawaban saudara bupati atas pemandangan umum yang kami sampaikan tersebut masih jauh dari kategori memuaskan,” kata Ramli.

Sementara Fraksi Partai Gerindra, meski tidak membahasakannya secara gamblang terhadap berbagai persoalan dan temuan di lapangan, secara tegas juga menyatakan sikap menolak Rancangan Qanun Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Qanun Aceh Barat, setelah sebelumnya memberikan catatan-catatan.

Untuk diketahui, sebelum dilakukan pembahasan dalam paripurna dan memberikan pandangan akhir, terlebih dahulu anggota DPRK telah turun ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi sesuai daerah pemilihan masing-masing sehingga dapat disingkronkan dengan pembahasan pertanggungjawaban.

Rubrik:Aceh Barat
DPRK ABES HUT METROPOLIS
Pemkab Asel hut metropolis
PUPR ACEH BARAT HUT METROPOLIS
IKLAN PLN