DPD Alamp-Aksi Subulussalam Desak Penegak Hukum Usut Temuan BPK

DPD Alamp-Aksi Subulussalam Desak Penegak Hukum Usut Temuan BPK

SUBULUSSALAM, Metropolis.id Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (ALAMP-AKSI) Kota Subulussalam, menggelar aksi unjuk rasa, Senin (22/02/2021).

Massa melakukan aksi di tiga lokasi yakni, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Kantor Walikota Subulussalam, serta DRPK Subulussalam.

Dalam aksinya, mereka mendesak pihak penegak hukum untuk menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Dimana dalam LHP BPK RI Nomor : 20.C/XVIII.BAC/06/2020 tertanggal 26 Juni 2020,  ditemukan kekurangan volume pekerjaaan atas 10 paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam. Serta adanya dugaan korupsi di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DISPERINDAGKOP-UKM).

"Hadirnya kami di sini untuk menyampaikan kepada bapak/ibu (Kejaksaan) yang terhotmat, agar mengusut tuntas kasus temuan tersebut," pekik koordinator aksi, Yahya Angkat saat menyampaikan orasi di Kantor Kejaksaan.

Kasi Intel Kejari Kota Subulussalam, Irfan, SH saat menerima para pengunjukrasa mengatakan akan segera melaporkan hal ini kepada kajari untuk ditindak lanjuti.

"Berhubung pimpinan sedang ada tugas lain dan tidak dapat hadir, kami akan segera menyampaikan hal ini kepada beliau untuk ditindaklanjuti," kata Irfan.

Usai menyampaikan orasi di Kantor Kejaksaan, belasa peserta unjukrasa lalu melanjutkan kasinya di Kantor Walikota Subulussalam.

Di sana, para pengunjukrasa menuntut walikota agar mencopot pihak-pihak terkait yang diduga melakukan praktik korupsi tersebut.

"Apapun alasannya, oknum-oknum koruptor tersebut harus dicopot dan tak boleh dipelihara," tegas Yahya.

"Jika tuntutan kami hari ini tidak ditindaklanjuti secepatnya, kami akan turun lagi," tutup Yahya. [AHMAD WAHYU]

Rubrik:Subulussalam