Dianggap Ilegal, Ini Kata Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang

Dianggap Ilegal, Ini Kata Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang
Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang, Joko Sudirman

KUALA SIMPANG, Metropolis.id Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang, Joko Sudirman, mengklaim jika dirinya legal untuk menduduki kursi ketua Karang Taruna kabupaten itu.

Selain itu, Joko juga mengaku jika dirinya benar dalam hal ini, dan tidak menyalahi aturan secara organisasi. Selain itu, Joko juga membantah jika telah terjadi dualisme di tubuh Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang.

Pernyataan tersebut disampaikan Joko menanggapi statement Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh yang mengatakan pelantikan dirinya sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang tidak sah atau ilegal.

Baca: Pelantikan Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang Dinilai Ilegal

"Jika dikatakan terjadi dualisme, dasarnya apa. Sebab yang memegang SK hanya satu. Berbeda halnya jika ada dua SK," kata Joko Sudirman kepada Metropolis.id, Sabtu, 28/11/20.

SK itu, kata Joko, telah dikeluarkan dan ditandatangani serta diserahkan oleh Bupati kepada dirinya, dengan nomor surat 1134 tahun 2020 tertanggal 06 Agustus 2020.

Oleh sebab itu, Joko menegaskan, jika Karang Taruna Aceh Tamiang yang dipimpinnya saat ini legal, sebab SK yang dikeluarkan Bupati berdasarkan hasil temu karya ulang Karang Taruna Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.

"Tepatnya pada 29 Juli 2020. Dan pelaksanaan itu dilakukan di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang," katanya.

Sebelum dilakukan temu karya ulang, Joko mengaku pihak Dinas Sosial Aceh Tamiang telah menerima surat rekomendasi dari pihak Dinas Sosial Aceh untuk segera melakukan temu karya ulang.

"Surat rekomendasi itu dikeluarkan pada 23 Maret 2020 lalu," katanya.

Dia menambahkan, SK pengurus Karang Taruna yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang sudah sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

"Saya mengacu dengan aturan itu. Meskipun pihak provinsi mengklaim itu tidak sah," katanya.

Alasannya, kata dia, pihak mereka ngotot harus mengacu Permensos terbaru tahun 2020. "Bagaimana bisa kita mengacu kepada aturan yang belum final. Aturan terbaru itu masih berbentuk draft," bantah Joko.

Joko juga tidak menampik, jika dirinya sebelumnya pernah datang menemui ketua Karang provinsi Aceh, setelah pihaknya selesai membuat temu karya ulang.

"Bahkan sewaktu pertemuan itu, Ketua ada bertanya kepada saya kapan dilakukan pelantikan," katanya.

Tidak hanya itu, Joko mengaku, jika Ismed mengatakan dan mempersilahkan pihaknya agar melanjutkan pelantikan itu. Tetapi, Ismed mengatakan kepada Joko dirinya tidak dapat hadir dalam pelantikan itu.

"Namun Ketua tidak menyampaikan alasan dirinya tidak mau hadir pada pelantikan itu," kata Joko.

Lebih lanjut, Joko menambahkan, terkait tudingan yang menyatakan karang taruna yang dipimpinnya itu ilegal, dirinya mempersilahkan Karang Taruna Aceh untuk melaporkan ke pihak aparat hukum, agar bisa bukaan-bukaan dan tidak hanya berasumsi di media.

"Kalau kami Ilegal, silahkan lapor ke aparat hukum, biar kami bisa buka-bukan dan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Aceh Tamiang, Husni Mubarak mengatakan, pelaksanaan temu karya ulang dilaksanakan menyusul terjadinya selisih faham yang terjadi pada temu karya pertama pada 12 Maret 2020 lalu.

"Ketika itu terjadi deadclock dan panitia terpaksa menghentikan acara itu," kata Husni.

Husni membantah, jika dalam melaksanakan temu karya ulang pihaknya tidak ada memberitahukan atau menyurati pihak Karang Taruna Provinsi.

"Saya selaku SC juga sudah menyurati Pengurus Karang Taruna Provinsi Aceh," katanya.

Dalam hal itu Husni mengaku, surat pemberitahuan untuk melakukan temu karya ulang tersebut melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang, dengan nomor surat 460/1271/2020, tertanggal 23 Juli 2020.

"Jadi, sangat naif jika dikatakan temu karya ulang ini tidak diketahui oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi," ujarnya.

Rubrik:Aceh Tamiang
Hut pijay