Dewan Minta Bupati Batalkan SK Pengangkatan Ketua Baitul Mal Agara, Ini Alasannya

Dewan Minta Bupati Batalkan SK Pengangkatan Ketua Baitul Mal Agara, Ini Alasannya

KUTACANE, METROPOLIS.id | Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, H. Marwan Husni, menilai pengangkatan dan pengukuhan Tgk Sahidul Akram Al-Hafidz sebagai Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Priode 2020-2022, cacat hukum.

Marwan menilai, pelantikan yang dilakukan pada 28 Januari 2020 lalu, telah mengangkangi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

“Kita meminta Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim membatalkan SK pengangkatan tersebut,” kata Marwan, Kamis (19/3/2020).

Seharusnya, kata dia, Pemkab Aceh Tenggara bekerjsama dengan lembaga dewan dalam hal pengangkatan ketua dan anggota Baitul Mal.

“Seharusnya terlebih dahulu dibentuk tim AD HOC atau Panitia Seleksi penjaringan calon sementara. Setelah itu, hasil seleksi dilaporkan kepada bupati dan dewan, sebagai bahan uji kelayakan dan kepatutan dari DPRK,” katanya.

Namun, kata dia, Bupati Agara terkesan mengambil jalan pintas dan tidak menjalankan proses sebagaimana yang telah diatur dalam Regulasi Pengangkatan Ketua dan Anggota Baitul Mal.

"Bahkan kita menilai,Bupati Agara tidak menghargai lembaga dewan," kata Marwan.

Atas dasar itu, Marwan menilai, pengangkatan ketua dan anggota Baitul Mal diduga Ilegal dan cacat hukum.

“Sekali lagi kita meminta kepada Bupati Agara untuk secepatnya membatalkan SK yang sudah diterbitkan itu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Agara, Syaiful Rahman, mengatakan, pengangkatan Ketua Baitul Mal tersebut sifatnya hanya sementara.

“Pengangkatan Ketua Baitul Mal itu adalah untuk mengisi kekosongan ketua yang sudah ditinggalkan oleh ketua yang mengundurkan diri,” katanya.

Rubrik:Aceh Tenggara