Breaking News

Dewan Baru, Maksimalkan Program Pro-rakyat!

Dewan Baru, Maksimalkan Program Pro-rakyat!
Ilustrasi pelantikan anggota DPRK Aceh Besar pada tanggal 20 Agustus 2019.(Foto: Int)

Kursi parlemen di seluruh negeri mulai diisi anggota dewan hasil Pemilu Legislatif 2019. Walau sebagian besar masih dihiasi wajah lama, tapi tentunya kita menaruh harapan besar pada mereka. Setidaknya, para legislator periode 2019-2024 ini memiliki semangat baru dalam mewujudkan program-progam pro-rakyat, terutama yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat di wilayah yang diwakilinya.

Untuk Aceh, pelantikan dan pengambil sumpah terhadap anggota dewan baru sudah diawali di Aceh Besar. Tentunya, prosesi serupa akan disusul kabupaten/kota lain, serta pelantikan dan pengambilan sumpah para legislator baru yang akan mengisi Parlemen Aceh.

Satu hal yang menjadi persoalan basar saat ini bagi Aceh adalah tingginya angka kemiskinan. Karena itu, harapan kita pada dewan baru, agar mereka lebih pro-aktif, bila perlu melakukan penekanan terhadap eksekutif, agar memaksimalkan program-program pengentasan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Harus kita akui, para anggota dewan lama di seantero Aceh, baik di DPRK maupun DPRA, sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk menekan eksekutif dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial di Aceh tetap saja berada pada posisi yang memprihatinkan.

Saat ini, kemiskinan Aceh masih berada di angka tertinggi se-Sumatera, sehingga menyandang label provinsi termiskin di Kepulauan Andalas dan posisi ke-6 di Indonesia. Label tersebut tidak mengada-ngada. Lihat saja kehidupan rakyat kecil di Aceh selama ini. Pendapatan nelayan sering tak sebanding modal melaut yang dikeluarkannya. Mereka juga terkadang tidak bisa menjual hasil ikannya dengan harga pantas.

Begitu juga dengan nasib petani, mereka sering mengeluh karena tidak mendapatkan hasil yang memadai. Harga ketika panen turun menjadi tidak seimbang dengan biaya tanam. Penghasilan buruh juga sangat rendah, bahkan tidak mencukupi biaya dapur keluarganya.

Di sisi lain, Aceh sebenarnya setiap tahun surplus gabah, tapi tidak sedikit rakyat Aceh setiap hari mengonsumsi beras yang dipasok dari Medan. Beras yang juga berasal dari gabah petani Aceh yang dipasok kembali ke daerah ini setelah diolah di Medan.

Begitu juga berbagai produk luar negeri yang dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh. Tapi begitu sampai di pelabuhan kita, barang-barang luar tersebut langsung dijemput inang-inang dan dibawa ke Medan. Kemudian para pedagang di Aceh datang ke Medan untuk membeli kembali barang-barang yang dipasok melalui pelabuhan di Aceh tadi.

Kondisi itu hanyalah contoh kecil yang membuat rakyat Aceh miskin. Pun contoh kecil ketidakmampuan pemerintah kita dalam mengelola sumber daya alam Aceh. Karena itu, para dewan baru dan pejabat eksekutif di Aceh harus mampu mengetasi persoalan yang menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan tersebut. Pembangunan Aceh ke depan juga harus sepenuhnya diarahkan pada upaya pengentasan angka kemiskinan.

Kita berharap, dalam menekan angka kemiskinan, dawan harus bisa menekan eksekutif agar tidak saja menggelontorkan anggaran belanja sosial dalam jumlah besar. Namun, perbaikan program lewat penajaman dan perluasan sasaran juga harus dilakukan dengan sunguh-sungguh.

Selain itu, mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi juga tidak boleh diabaikan. Dengan kemampuan PAD yang terbatas, dewan harus mendorong eksekutif untuk menciptakan lapangan kerja baru, di samping menumbuh-kembangkan dunia usaha yang sudah ada dengan membuka akses dan partisipasi terluas bagi masyarakat bawah.

Jika para legislatif baru ini bisa memainkan peran tersebut dengan baik, kita yakin, angka kemiskinan akan terus bisa ditekan di Aceh. Sehingga, bukan mustahil pula, Aceh bisa menjadi provinsi dengan angka kemiskinan terendah di Sumatera. Semoga![]

Rubrik:Editorial