Breaking News

Cikal Bakal Nama Kota Subulussalam

Dari Simpang Empat, Bandar Baru, hingga Subulussalam

Dari Simpang Empat, Bandar Baru, hingga Subulussalam

Oleh : Pak Kandong, M.AP

(Dosen Tetap STIT HAFAS Kota Subulussalam

Ibu kota Kecamatan Simpang Kiri pertama kalinya berada di Rundeng. Dahulu, salah satu transportasi yang sangat populer adalah lewat jalur air. Sungai Soraya yang melintasi Rundeng, Kuala Kepeng, Gelombang, sampai ke Kota Cane (Aceh Tenggara) merupakan salah satu jalur yang sangat ramai dilewati.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta didukung dengan berbagai pemikiran yang maju dan modern tentang masa depan Kecamatan Simpang Kiri, sebuah kesepakatan tercapai melalui peroses musyawarah dengan semua lapisan masyarakat. Dimana, Ibukota Kecamatan Simpang Kiri akan direlokasikan ke tempat yang lebih nyaman dan strategis. Ibukota Kecamatan Simpang Kiri pun direncanakan pindah ke Bustaniyah, sekitar 6 km dari Rundeng. Di Bustaniyah tersebut akan dibangun pemukiman penduduk yang  tertata degan rapi serta direncanakan dibangun kantor Ass.Wedana.

Semua rencana tersebut tidaklah tercapai sesuai dengan kesepakatan, karena adanya pemberontakan PRRI di daerah Dairi, Sumatra Utara. Aksi pemberontakan tersebut berdampak langsung pada daerah Singkel dan khususnya Simpang Kiri. Bahkan masyarakat pernah menangkap anggota pemberontak PRRI tersebut di daerah Penanggalan dan Pasir Belo.

Secara spontanitas, masyarakat yang berasal dari Desa Perongil (Kab.Dairi) hijrah ke Kecamtan Simpang Kiri untuk melindungi diri dan keluarga dari aksi pemberontakan tersebut. Mereka bermukim di daerah Kombih, Belegen, dan Penanggalan.

Rencana untuk melakukan pemindahan kembali diusulkan kepada Bupati Aceh Selatan, agar Ibukota Kecamatan Simpang Kiri beserta jajarannya dipindahkan ke Bustaniyah.

Namun, Bupati Aceh Selatan melalui T.M Yunan, ( Bupati saat itu sedang ada tugas di Banda Aceh) menolak permohonan masyarakat tersebut,  dengan alasan bahwa di Bustaniyah tersebut rawan dari pemberontakan PRRI. Serta di Bustaniyah masih tergolong tempat yang jauh dari keramaian dan  belum terdapat banyak rumah penduduk.

Selang beberapa tahun kemudian, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat untuk menunjuk Kewedanan Singkil dijadikan daerah kerja Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD). Maka Wedana Singkil menunjuk Simpang Kiri sebagai daerah kerja BKPMD yang lokasinya berada di Simpang Empat (nama pertama Subulussalam), karena lokasi tersebut sangatlah strategis yang langsung berbatasan dengan kemukiman Belegen dan Kemukiman Penanggalan.

Pada awal tahun 1962, Bupati Aceh Selatan beserta Dandim 0107 Aceh Selatan melakukan kunjungan kerja ke daerah Simpang Kiri.  Dalam kunjungan tersebut disempatkan melakukan musyawarah dengan semua unsur muspika dan masyarakat di Rundeng yang dihadiri oleh Wedana Singkil  dan kepala jawatan dalam wilayah Simpang Kiri yaitu dari Kantor Urusan Agama, Penerangan, Kehutanan dan Balai Pengobatan, serta dari Kepala Mukim Binanga, keucik dan pemuka masyarakat.

Mereka membicarakan tentang isu pemindahan Kecamatan Simpang kiri ke tempat yang lain. Hasil dari musyawarah tersebut melahirkan kesepakatan yang sama bahwa kecamatan Simpang Kiri akan dipindahkan ke tempat wilayah kerja Badan Koordinasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) di Simpang Empat.

Perpindahan Kecamatan Rundeng ke Simpang Empat mendapat respon negatif dari masyarakat karena mereka menganggap Simpang Empat terlalu jauh dari Rundeng, sehingga masyarakat kewalahan dalam melakukan urusan dengan pemerintah.  Padahal keinginan masyarakat tersebut bukan ke Simpang Empat tapi ke Bustaniyah.

Walaupun demikian, proses pemindahan tetap berjalan lancar, aman dan damai. Bangunan yang sudah ada di Bustaniyah  segera dipindahkan ke Simpang Empat untuk dijadikan Kantor Ass.Wedana Kecamatan Simpang Kiri. Kondisi bangunan tersebut sangatlah darurat, atapnya saja terbuat dari daun rumbia dan lantainya langsung bersentuhan dengan tanah.

Kondisi darurat itu tidaklah berjalan lama.  Berselang beberapa waktu Bupati Aceh Selatan memberikan bantuan semen dan seng untuk pembangunan kantor tersebut sekaligus bupati Aceh Selatan mengubah nama Simpang Empat menjadi Bandar Baru.

Sampai pada saat ini, sebagian kecil masyarakat Kota Subulussalam masih tetap menyebut nam. Subulussalam dengan sebutan Simpang Empat. Nama tersebut sudah melekat pada sebagian masyarakat khususnya yang sudah berusia tua.

Setelah Simpang Kiri pindah ke Simpang Empat dan Simpang Empat dirubah dengan nama Bandar Baru, maka pembangunan pun dimulai dengan mendirikan Sekolah Dasar Swasta dan diikuti dengan pembanguna Masjid Jamik.

Pada tanggal 13 September 1962, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan rombongan tiba di Kecamatan Simpang Kiri. Gubernur dan rombongan menginap di Rundeng dan pada tanggal 14 September 1962, Gubernur D.I Aceh Prof. Ali Hasyimi yang merupakan ulama kharismatik Aceh melanjutkan perjalanannya ke Bandar Baru.

Kehadiran sang ulama sekaligus gubernur ini disambut dengan antusias oleh masyarakat. Setelah sambutan diberikan dan sosialisasi tentang perobahan dan penetapan nama Bandar Baru tersebut sebagai  daerah kerja BKPMD, maka Gubernur Daerah Istimewa Aceh pun meresmikan Ibu Kota Kecamtan Simpang Kiri sekaligus memberikan nama yang baru dari Bandar Baru dirubah menjadi Subulussalam.

Nama Subulussalam  diambil dari bahasa arab yang artinya “Jalan menuju kedamaian”. Dan setelah peresmian Ibukota Kecamatan Simpang Kiri yang baru tersebut, maka gubernur pun meletakkan batu pertama pembangunan masjid jamik yang berada di jalan Hamzah Fansuri Kota subulussalam.

Dari sejarah singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa nama Subulussalam adalah sebuah nama yang diberikan oleh seorang ulama kharismatik yang menjabat sebagi Gubernur Daerah Istimewa Aceh yaitu Alm. Prof. Ali Hasyimi. Beliaulah yang menggantikan nama Bandar Baru menjadi nama yang sangat indah dan penuh dengan makna.

Dalam seminar hari jadi Subulussalam, maka sangatlah tepat hari jadi Subulussalam ditetapkan pada  tanggal 14 September 1962 sesuai dengan tanggal nama itu diberikan oleh Prof.Ali Hasyimi.

Pengantian nama daerah tersebut berawal dari sebutan masyarakat Simpang Empat, kemudian Bupati Aceh Selatan pada awal tahun 1962 merubah Simpang Empat menjadi Bandar Baru dan yang terakhir pada tanggal 14 September 1962 Gubernur D.I Aceh Prof. Ali Hasyimi merubah dari  Bandar Baru menjadi Subulussalam. Hingga akhirnya Subulussalam berubah status menjadi daerah otonom Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

Untuk saat ini Subulussalam sudah menjadi daerah otonom yang dilahirkan oleh Kabupaten Aceh Singkil dan menjadi Kota Madya Subulussalam yang mempunyai lima Kecamatan yaitu, Kecamata Simpang Kiri, Sultan Daulat, Runding, Penanggalan, dan Kecamatan Longkip.

Khusus nama Kecamatan Sultan  Daulat diambil dari nama seorang raja dan pahlawan sewaktu penjajahan dahulu. Dialah Sultan Daulat yang saat ini sudah dijadikan sebagai Pahlawan Daerah Kota Subulussalam dan saat ini sedang diusulkan menjadi pahlawan Nasional dikarenakan banyaknya kontribusinya terhadap kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia.

Rubrik:Editorial