Marak Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, DPRA Aceh Bentuk Tim untuk Cari Solusi

Marak Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, DPRA Aceh Bentuk Tim untuk Cari Solusi

BANDA ACEH, METROPOLIS.ID Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyikapi fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi Aceh selama ini.

Di gedung utama DPRA, Senin (19/10), anggota Komisi I mengundang seluruh pemangku kebijakan di Aceh beserta para aktivis.

Dalam pertemuan itu, para anggota rapat membahas aturan dan penegakan hukum pelaku pelecehan seksual dan fisik terhadap perempuan dan anak.

Saat menyikapi proses hukum yang dilaksanakan dengan eksekusi cambuk terhadap pelaku pelecehan (pemerkosaan) terhadap perempuan dan anak, pro-kontra bermunculan.

Sebagian anggota masih menyetujui agar hukum jinayah tetap dijalankan, namun sebagian lain meminta agar si pelaku (pelanggar) dihukum menggunakan UU Perlindungan Anak.

“Lintas sektor pemangku kepentingan di Aceh, kita telah duduk membahas tentang maraknya kasus kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh. Dari diskusi yang telah berlangsung, kita mengambil kesimpulan akan membentuk tim kecil,” kata Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk Muhammad Yunus, pada awak media usai memimpin rapat.

Yunus mengatakan, dari forum diskusi tersebut, diketahui sebagian kalangan menginginkan agar pelaku kejahatan terhadap anak dihukum menggunakan undang-undang dan qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014.

“Sebenarnya dalam qanun jinayah itu sudah sangat lengkap, cuma belum diiringi dengan pergub. Makanya sekarang ini banyak pelaku pelecehan seksual itu cuma dihukum cambuk karena belum diiringi dengan pergub,” tuturnya.

Dijelaskan Muhammad Yunus, dalam hukum jinayah terdapat takzir (denda), cambuk, dan juga penjara. Bahkan katanya, di qanun jinayah hukuman penjara lebih lama ketimbang UU Perlindungan Anak.

Namun menyikapi semua masukan baik dari dinas, pihak terkait, dan para aktivis yang selama ini telah menyuarakan tentang hak-hak dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, Komisi I DPRA bakal membentuk tim kecil untuk mencari jalan keluarnya.

“Ini menjadi perhatian khusus DPRA, kita akan mencari solusi dalam waktu singkat bagaimana penindakan hukum yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual, agar mendapat hukum yang seberat-beratnya. Serta mencari alternatif bagaimana supaya pihak korban juga mendapatkan hak pemulihannya,” pungkas Muhammad Yunus.

Rubrik:Banda Aceh
Sumber:kumparan.com
Hut pijay