Bupati Ramli Tegaskan Penerima Rumah Dhuafa Harus Tepat Sasaran

Bupati Ramli Tegaskan Penerima Rumah Dhuafa Harus Tepat Sasaran
Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS (Foto: Antara)

MEULABOH, METROPOLIS.id | Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS, mengingatkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk lebih hati-hati dalam menentukan calon penerima manfaat rumah dhuafa.

Jika diketahui penerima manfaat rumah dhuafa tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berhak, Bupati Ramli mengancam akan mencopot Kadis Perkim.

Penegasan itu disampaikan Bupati Ramli saat membuka  Musrenbang Kecamatan Arongan Lambalek di aula Kantor Camat setempat, Rabu  (12/2/2020).

Baca: Susun RKPD Tahun 2021, Kecamatan Arongan Lambalek Gelar Musrenbang

"Kadis akan saya copot dari jabatannya bila diketahui rumah dhuafa tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berhak," tegas Ramli.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ramli juga mengingatkan kepada seluruh peserta dan kepala SKPK yang hadir agar serius dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan Pokja yang dibentuk.

Kata dia, dalam waktu dekat dirinya akan turun langsung ke gampong-gampong untuk melihat dan memantau pembangunan secara langsung.

“Diharapkan para geuchik dan camat agar mempersiapkan semua data-data yangg dibutuhkan baik data pembangunan maupun data fakir miskin,” katanya.

Dikutip dari ANTARA, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,1 miliar di tahun 2020 untuk membangun sebanyak 95 unit rumah bantuan yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa atau masyarakat miskin yang tersebar di 12 kecamatan di daerah itu.

“Sebelum dilakukan pembangunan, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi untuk memastikan dhuafa calon penerima layak atau tidak layak untuk mendapat bantuan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Aceh Barat, Bukhari, Minggu (2/2/2020) di Meulaboh.

Ia menjelaskan bantuan tersebut terdiri atas 85 unit yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,2 miliar lebih, sedangkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) sebanyak 10 unit dengan alokasi anggaran Rp910 juta.

Selain melakukan verifikasi data yang masuk melalui proposal, tim juga langsung melihat kondisi tempat tinggal warga yang memang layak dibantu sehingga dapat diusulkan juga bantuan rumahnya.

"Nama-nama yang telah diajukan melalui proposal ke Dinas Perkim dilakukan verifikasi kembali melalui tim terpadu, tujuannya untuk mengetahui calon penerima apakah memenuhi syarat atau tidak untuk dibantu,” kata Bukhari.

Ia menjelaskan hal itu  sesuai arahan Bupati Aceh Barat H Ramli MS agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak.

Selain melihat kondisi fisik rumah, tim juga menilai kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta aset yang dimiliki.

Proses verifikasi faktual berlangsung mulai tanggal 30 Januari 2020 dan diperkirakan berakhir pada tanggal 20 Februari mendatang.

Disebutkannya, hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati H Ramli MS untuk ditentukan kembali terhadap calon penerima yang layak atau tidak untuk mendapat bantuan.

"Semoga di akhir masa pemerintahan Bupati H Ramli MS bantuan RTLH ini dapat mencapai 10.000 unit sesuai yang ditarget Bupati H Ramli MS," demikian Bukhari. (RED/ANTARA)

Rubrik:Aceh Barat