Banggar DPRK Pidie Berang, Refocusing Anggaran Tanpa Koordinasi

Banggar DPRK Pidie Berang, Refocusing Anggaran Tanpa Koordinasi

SIGLI, metropolis.id Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (18/6/2020).

Rapat itu membahas masalah Refocusing (penyesuaian-Red) anggaran untuk penanganan Covid-19.

Rapat itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pidie, Idhami.S.Sos; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhammad Ridha; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD); Asisten Kesejahteraan Sosial, (Kesra) Bukhari.AP dan sejumlah staf.

Selama rapat berlangsung, sejumlah anggota Badan Anggaran (banggar) DPRK Pidie terlihat berang dan mengkritik langkah TPAD dalam melakukan penyesuaian anggaran. Ini lantaran tanpa koordinasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Ketua Komisi I DPRK Pidie, Jailani Yacob menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh panitia anggaran sangat tidak manusiawi karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepada SKPK.

“Sehingga tidak diketahui mana anggaran yang dipangkas dan mana yang tidak boleh pangkas,” katanya.

Kritikan juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Teuku Saifullah.TS. Menurut dia, apa yang dilakukan TAPD terhadap SKPK jelas tidak menghargai.

“Seharusnya sebelum anggaran di refocusing dipanggil semua SKPK untuk berkoordinasi, sehingga perencanaan pemangkasan anggaran tepat,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRK Pidie, Juwakir juga ikut menyampaikan pendapat terhadap refocusing anggaran. Menurut dia, apa yang dilakukan TAPD berdampak pada kerenggangan antara SKPK dan TAPD.

“Pemangkasan anggaran tanpa adanya koordinasi diantara mereka, akan membuat SKPK semakin sulit menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.

Ketua Komisi V, Muhifuddin ikut menyampaikan pendapat terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Kondisi saat ini memang sangat menyedihkan. Artinya apa yang dilakukan TAPD sudah membatasi ruang gerak SKPK. Jadi anggaran yang direfocusing tanpa dibicarakan terlebih dahulu, sehingga ada yang focus ada yang tidak,” ujar Muhifuddin.

Sementara itu, Ketua Tim TAPD, Idhami.S.Sos, mengatakan, TAPD sudah melaksanakan refocusing sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat.

Namun, jika ada SKPK yang merasa kurang berkoordinasi maka harus dipahami persoalan refocusing dana penanganan Covid-19.

“Sebagai manusia pasti ada kekurangan dan kita berjanji akan memperbaiki ke depannya,” ujarnya.

Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail  saat menyampaikan pendapatnya mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ketua TAPD harus dikoordinasikan. Sehingga tidak menimbulkan kesan seakan-akan pihak SKPK tidak tahu apa-apa dalam persoalan refocusing anggaran untuk Covid-19.

“”SKPK juga bawahan dari Ketua TAPD dan jika pun tidak mengerti apa-apa harus diajari. Sehingga apa yang dilakukan SKPK juga tanggung jawab atasannya, jika mereka kurang tahu persoalan harus dikasih tahu,” katanya. (MIR)

Rubrik:PIDIE