Breaking News

Balas Surat Ombudsman, Begini Klarifikasi Wali Kota Subulussalam Soal SK Perubahan Pengurus MAA

Balas Surat Ombudsman, Begini Klarifikasi Wali Kota Subulussalam Soal SK Perubahan Pengurus MAA

SUBULUSSALAM, METROPOLIS.id | Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian, SE sudah menggkalifikasi dugaan maladministrasi penetapan pengurus Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan permintaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh.

Surat kalrifikasi Nomor: 188/464 tertanggal 22 Oktober 2019 itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian, SE.

Dilihat METROPOLIS.id dalam salinan surat tersebut, pada poin pertama Wali Kota Subulussalam menjelaskan jika Ia baru menerima surat dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada tanggal 14 Oktober 2019.

Pada poin kedua, Wali Kota menjelaskan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Pengurus MAA Kota Subulussalam terpilih ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan di lantik oleh Wali Kota.

Lalu, pada poin ketiga disebutkan jika wali kota menetapkan susunan pengurus MAA berdasarkan usulan tim formatur.

“Dapat kami jelaskan bahwa susunan pengurus Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam Nomor: 188.45/220/2018 Tanggal 20 September 2018 belum sepenuhnya berdasarkan usulan tim formatur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi MAA Kota Subulussalam belum berjalan optimal, maka atas dasar tersebut guna mengoptimalkan tugas dan fungsi MAA Kota Subulussalam, ketua MAA Kota Subulussalam terpilih mempunyai keinginan menata kembali susunan pengurus MAA Kota Subulussalam agar adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar pengurus dengan mengusulkan kepada Wali Kota Subulusssalam untuk mengeluarkan Keptutusan Walikota Subulussalam tentang perubahan atas keputusan Walikota Subulussalam Nomor:188.45/220/2018 Tahun 2018 tentang penetapan pengurus MAA Kota Subulussalam,” demikian bunyi penjelasan Wali Kota di poin nomor empat.

Pada poin nomor lima, wali kota menjelaskan terkait mekanisme pergantian antar waktu pengurus MAA Kota Subulussalam belum ada ketentuan yang mengatur baik dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Subulussalam.

“Maka dalam hal ini dimungkinkan dilakukan pergantian pengurus MAA Kota Subulussalam, yang tidak diperbolehkan adalah menggantikan ketua terpilih,” sebut Wali Kota.

“Berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas, maka perlu kami tegaskan bahwa perubahan terhadap keputusan Walikota Subulussalam priode 2018-2023 semata-mata untuk penyegara organisasi dan optimalisasi tugas dan fungsi MAA Kota Subulussalam,” tulis Wali Kota pada poin terakhir.

Dikonfirmasi METROPOLIS.id, Junaidi Berutu, selaku pelapor dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Subulussalam membenarkan bahwa dia telah menerima surat dari Ombudsman Perwakilan Aceh pada tanggal 3 November 2019 terkait klarifikasi Walikota Subulussalam.

"Benar saya telah terima surat pemberitahuan dari Ombudsman RI, tentang tanggapan Walikota Subulussalam. Yang saya herankan kenapa bisa sesederhana itu alasan pemerintah memberhentikan kami tanpa ada alasan yang jelas," kata Junaidi Berutu, Senin (4/11/2019)

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang melakukan rapat dengan anggota lain yang diberhentikan dari kepengurusan MAA Subulussalam untuk memberikan balasan terhadap surat Ombudsman itu.

"Klarifikasinya kurang logis. Kalau hanya sekedar penyegaran dan optimalisasi apa dasarnya ketua terpilih melakukan itu? Saat itu, dia saja belum dilantik, kok bisa mengotak-atik pengurus" tanya Junaidi dengan tegas.

Lebih lanjut dikatakan, mereka mendesak wakil rakyat Subulussalam untuk segera memanggil semua pihak yang mengetahui seluk beluk perkara penggantian pengurus MAA Subulussalam.

"Kita harap ada niat dewan membantu menuntaskan masalah ini, agar tidak ada lagi korban maladministrasi ke depan," pinta Junaidi.

Rubrik:Subulussalam